Moeldoko Sebut Pemerintah Bisa Membuka Kerja Sama dengan China untuk Kelola Natuna

Suar.ID - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan pemerintah bisa membuka kerja sama dengan negara mana pun termasuk China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dekat perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Peluang kerja sama ini tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

"Ada salah satu ayatnya mengatakan bisa saja di ZEE itu kerja sama yang penting ada ikatan kerja sama. Bukan hanya dengan (China), dengan siapapun," ucap Moeldoko, Sabtu (11/1/2020).

Moeldoko menjelaskan sumber daya alam atau kekayaan yang ada di wilayah ZEE bisa dikerjasamakan dengan negara lain.

Baca Juga: China Mengklaim Natuna secara Sepihak, Menhan Prabowo Subianto akan segera Bangun Pangkalan Militer Strategis, Presiden Jokowi: Kedaulatan Itu tidak bisa Ditawar-tawar!

Mantan Panglima TNI ini menilai Indonesia bisa mengelola kekayaan alam yang ada di wilayah ZEE bersama negara lain dalam bentuk kerja sama.

Sehingga, lanjut ‎Moeldoko, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Menteri Kelautan dan Perikanan Edhie Prabowo serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna.

"Tujuannya mana nanti kira-kira yang bisa disegera dieksploitasi dari sumber daya yang ada di sana. Bisa dari sisi migasnya, bisa dari sisi perikanannya," tambah Moeldoko.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan kapal dari negara mana pun bebas melintas di wilayah ZEE Indonesia.

Baca Juga: Usai 'Ngotot' Bertahan di Natuna, Akhirnya Kapal-kapal China Lakukan Hal Ini, Buntut Kedatangan Jokowi?

Namun jika ingin melakukan eksploitasi ikan atau mineral, kata Prabowo, harus kerja sama dengan Indonesia.

"Tapi kalau eksploitasi ikan atau mineral itu harus kerja sama, harus izin kita. Nah ini kan bisa diselesaikan kita bisa negosiasi dan sebagainya," tegas Prabowo.