Presiden Jokowi Rencana Ganti Gaji Bulanan Jadi Upah per Jam, Menaker Langsung Sahut Begini

Suar.ID - Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, tengah mengkaji sejumlah aturan ketenagakerjaan.

Salah satu di antaranya adalah persoalan upah juga proses rekrutmen hingga PHK.

Semua itu nantinya akan diatur dalam RUU Omnibus Law.

Soal upah, selalu jadi perdebatan setiap tahunnya di Indonesia.

Lebih-lebih dalam kaitannya dengan penetapan upah minimum di sejumlah daerah antara tiga pemangku kepentingan yakni pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Terbaru soal upah minimum, diatur dalam Peraturan Pemerintah No 78/2015 tentang Pengupahan.

Dimana formula kenaikan upah didasarkan pada inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengatasi perdebatan yang terjadi setiap tahun itu, pemerintah tengah menggodok alternatif sistem pengupahan berdasarkan prinsip fleksibilitas yang akan dimasukan dalam beleid omnibus law.

Pembahasan omnibus law atau revisi undang-undang terkait perpajakan dan ketenagakerjaan masih berlangsung.

Target penyerahan omnibus law ke DPR yang tadinya bakal dilakukan pada akhir tahun ini pun molor jadi paling lambat awal tahun depan.

Terkait hal itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun berkomentar.