Pernah Menjadi Kapolri Sebelum Ditunjuk Jadi Menteri, Sosok Ini Sarankan Pilkada Asimetris, Seperti Apa Sistemnya?

Suar.ID -Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengharapkan adanya kajian indeks kedewasaan demokrasi di tiap-tiap daerah terkait Pilkada langsung.

Melansir dari Kompas.com, Tito mengatakan, hasil kajian indeks kedewasaan demokrasi itu akan menjadi opsi mekanisme Pilkada dilakukan secara asimetris.

"Salah satunya sistem asimetris sistem yang tadi disampaikan. Kalau asimetris berarti kita harus membuat indeks democratic maturity yaitu kedewasaan demokrasi tiap daerah," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Tito menjelaskan, apabila daerah yang memiliki kedewasaan demokrasi yang cukup tinggi, Pilkada langsung bisa diterapkan.

Baca Juga: Ini 4 Strategi Mempercepat Smart City di Indonesia Menurut Mendagri

Hal ini dikarenakanmasyarakat di daerah tersebut diasumsikan bakal memahami dan mampu mengkritisi visi dan misi calon kepala daerah.

"Seperti di kota-kota besar. Di mana masyarakatnya kalau ada kepala daerah datang menjelaskan tentang kampanye, program didengar, dimaknai, diserap, setelah itu bisa tahu plus minus dan bisa mengkritik," ujarnya.

Sementara itu, Tito menjelaskan, untuk daerah yang memiliki indeks kedewasaan demokrasi rendah, perlu disiapkan mekanisme lain yaitu, calon kepala daerah ditunjuk DPRD.

"Yang rendah, maka ini mekanisme lain apakah melalui DPD, DPRD seperti dulu. Tapi bagaimana reduce damage juga, kalau problem di DPRD bagaimana dengan independen tadi, mereka bisa terakomodasi solusinya seperti apa?," ucapnya.

Baca Juga: Posisinya Sebagai Kapolri Resmi Digeser Idham Azis, Begini Pesan Tito Karnavian untuk Kapolri Baru: Jadi Kapolri Enggak Gampang!

Lebih lanjut, Tito mengatakan,telah meminta biro pusat statistik untuk membuat indeks kedewasaan demokrasi tiap daerah, agar pihaknya dapat mengetahui daerah mana yang siap dan tidak siap menggelar pilkada langsung.

"Jangan kita kemudian memberikan single bullet jadi memberikan satu tombak saja yaitu digenalisir Pilkada langsung semua, dampaknya ternyata kita lihat setelah 15 tahun ada dampak-dampak negatif," pungkasnya.(Haryanti Puspa Sari/Kompas.com)