Publik Heboh dengan Munculnya Desa-desa Siluman yang Dapat Kucuran Dana Desa, Lembaga Ini pun Langsung Turun Tangan untuk Membereskannya

Suar.ID - Tiba-tiba publik dihebohkan dengan munculnya desa-desa siluman yang mendapatkan dana desa.

Lembaga antirasuah ini pun langsung turun tangan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memerintahkan jajarannya untuk segera menindak pembuat desa fiktif itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kemunculan desa-desa baru disebut ditujukan agar adanya kucuran dana desa yang mengalir kepada pihak-pihak tertentu.

Dikutip dari Kompas.com, Sri Mulyani menerima laporan banyak desa tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahunnya.

"Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajeg dari APBN maka sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya. Hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa)," ujar Sri Mulyani di depan anggota Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Sri Mulyani menilai pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan momen dengan membentuk desa baru agar mendapat aliran dana desa secara rutin.

Ia juga mengungkapkan akan memverifikasi terhadap laporan-laporan tersebut.

KPK Turun Tangan

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan membantu Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi pembentukan desa.

Dikutip dari Kompas.com, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut KPK diminta turun tangan untuk melakukan supervisi dan memfasilitasi ahli dalam perkara tersebut.

"Salah satu bentuk dukungan KPK adalah memfasilitasi keterangan ahli pidana dan kemudian dilanjutkan gelar perkara bersama 16 September 2019," kata Febri dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2019).

Febri mengungkapkan, diduga ada 34 desa yang bermasalah dalam kasus ini.

Ada tiga desa fiktif dan 31 desa lainnya ada namun SK Pembentukan desa tersebut dibuat dengan tanggal mundur.

Sementara, pada saat desa tersebut dibentuk sudah ada moratorium dari Kemendagri sehingga untuk mendapatkan dana desa harus dibuat tanggal pembentukan backdate.

Febri mengatakan, perkara itu telah naik ke tahap penyidikan dan membutuhkan keterangan dari ahli hukum pidana.

Jokowi Siap Kejar Oknum Pembuat Desa Fiktif

Presiden Joko Widodo menyatakan akan mengejar jika benar ada desa fiktif yang sengaja diciptakan agar oknum tertentu mendapatkan kucuran dana desa.

"Kami kejar agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga, itu fiktif, ketemu, ketangkep," kata Jokowi kepada wartawan seusai pembukaan acara Konstruksi Indonesia 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019), dikutip dari Kompas.com.

Jokowi mengungkapkan Indonesia negara besar dengan 74.800 desa.

Ia menilai ada oknum yang menciptakan desa fiktif.

"Manajemen mengelola desa sebanyak itu tidak mudah. Tetapi, kalau informasi benar ada desa siluman itu, misalnya dipakai plangnya saja, tapi desanya enggak, bisa saja terjadi," kata Jokowi.

"Karena dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sebuah pengelolaan yang tidak mudah," sambung dia.

Mendagri Terjunkan Tim

Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan telah menerjunkan tim untuk melakukan pengecekan langsung terkait beredarnya informasi adanya desa fiktif yang menerima aliran dana desa.

Terutama, wilayah Konawe, Sulawesi Tenggara yang selama ini ramai disebut sebagai lokasi desa fiktif penerima aliran dana.

"Sudah bergerak tim kita ke sana bersama dengan pemprov. Dan ada empat (desa,red) ya, yang diduga, katanya, itu fiktif atau tidak ada penduduknya, diberikan anggaran, itu kita cek," ujar Tito Karnavian saat ditemui di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (6/11/2019).

Mantan Kapolri tersebut menjelaskan, dalam penelusuran desa fiktif ini Kemendagri tidak bisa bekerja sendiri.

Karena, ada lebih dari 70 ribu desa yang ada di Indonesia.

Maka dari itu, pihaknya menggandeng pemerintah daerah untuk mengecek di wilayahnya masing-masing.

"Karena itu, sudah turun tim dari kita, kerjasama dengan provinsi, tim gabungan, bergabung dengan polda Sulawesi Tenggara," katanya.

Tanggapan Kementerian Desa

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Budi Arie Setiadi membenarkan adanya temuan 'desa siluman' di wilayah Konawe Sulawesi Tenggara.

"Kalau di Jawa Barat pasti tidak ada. Kami pastikan itu. Tapi kalau di daerah lain, tim kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pengecekan lapangan. Kami akan merespon cepat soal ini. Tunggu saja," ujar Budi Arie Setiadi saat melakukan kunjungan di Desa Cieurih, Maja, Majalengka, Rabu (6/11/2019).

Dalam temuan Kemendes PDTT ia menyebut ada 15 desa yang dapat dikategorikan fiktif.

"Tapi dalam hemat kami itu tidak signifikan di banding sekitar 74.954 desa. Tapi ada kemungkinan juga soal adminiatrasi. Presentase nya sangat kecil," jelas Budi.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bukan Mistis, Ada 'Desa Siluman' Dapat Kucuran Dana Desa, Jokowi: Kejar sampai Tertangkap