Kemudian saat Menteri Susi ditanya apakah penenggelaman ini akan terus berlanjut meski dirinya tak lagi menjabat, ia hanya terdiam sesaat.
Namun beberapa menit kemudian ia menjawab tidak tahu.
"Tidak tahu ya. Tapi penenggelaman kapal itu sudah ada di undang-undang," kata Susi.
Yang dimaksud Susi ini adalah pemusnahan kapal itu sudah menjadi amanat undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
Pemusnahan kapal ini termasuk dalam Pasal 76A.
Baca Juga: Menginap di Hotel Super Kotor, Bocah 2 Tahun Ini Alami Komplikasi karena Bakteri hingga Meninggal
Bikin Susi.com

Menteri Susi Pudjiastuti (kanan) dan Kakopolairud Bahrkam Polri Irjen Zulkarnain (kaus putih) di sela istirahat usai mendayung di Pantai Sujung, Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (9/10/2019).
Seperti yang diketahui pada 20 Oktober 2019 nanti masa jabatab Susi Pudjiastuti sebagai menteri kelautan dan perikanan akan berakhir.
Hal ini bertepatan dengan pelantikan kembali Joko Widodo sebagai Presiden RI.
Susi pun sempat ditanya mengenai kemungkinan dirinya kembali terplih sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ia hanya menjawab bahwa hal itu adalah kewenangan presiden.
"Itu bukan pilihan. Itu sudah menjadi kewenangan presiden," kata Susi.