Suar.ID -Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menekankan pentingnya data dalam operasional pemerintahan, baik pusat ataupun daerah.
Menurut Ahok, keberadaan data menjadi kunci dalam berbagai kegiatan pemerintahan, seperti halnya penyaluran bantuan ataupun subsidi bagi masyarakat.
"Kita tahu, selama ini subsidi kita di dalam (pengadaan) barang boleh dikatakan sering tidak tepat sasaran," ujar Ahok dalam Peluncuran Kolaborasi Blibli x Jangkau secara virtual, Senin (21/12/2020), melansir dari Kompas.com.
Founder dari platform aplikasi Jangkau itu meyakini, dengan keberadaan data yang nyata dan terus diperbaharui maka penyaluran subsidi ataupun bantuan akan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan transparan.
"Jadi saya berharap tidak ada lagi, gara-gara sembako menteri ketangkep, ini kan kasian banget," ujar Ahok.
Namun, Ahok menyadari, data adalah sebuah komoditas yang mahal.
Pasalnya, tidak lah mudah untuk mendapatkan data yang tepat dan terbaharui.
"Data ini selalu mahal," kata Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu.
Oleh karenanya, Ahok memiliki visi agar aplikasinya dapat mengumpulkan data terkait masyarakat kurang mampu dan juga kebutuhannya.
Data tersebut nantinya dapat digunakan oleh pemerintah pusat atau daerah sebagai acuan penyaluran bantuan dan juga subsidi.
"Saya mengharapkan Jangkau ini menjadi sebuah dashboard data yang bagi seluruh pemerintahan daerah dan kementerian," ucap Ahok.
Ahok Murka saat Tahu Gaji dan Tunjangan DPRD DKI Jakarta
Beberapa waktu lalu, Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan tak berkutik saat berhadapan dengan mantan Gubernur DKI Jakartra Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ima Mahdiah, anggota DPRD DKI Jakarta itu, dipanggil Ahok untuk menjelaskan berita terkait DPRD DKI minta naik gaji di tengah pandemi Virus Corona.
Setelah dicecar dengan sejumlah pertanyaan, Ima Mahdiah pun tak bisa mengelak dan akhirnya membongkar gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta yang ditetapkan pada 2017.
Ahok
Data yang ditunjukkan Ima Mahdiah itu membuat Ahok terkaget-kaget dan kemudian membandingkan dengan penghasilannya sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina.
"Kalau saya masih jadi gubernur, tidak akan tunjangan rumah anggota DPRD DKI sebesar ini," tegas Ahok.
Dalam list daftar tunjangan dan gaji DPRD DKI yang ditunjukkan Ima Mahdiah, terungkap bahwa 106 anggota dewan di Jakarta itu mendapat tunjangan perumahan sebesar Rp 60 juta/bulan atau Rp 720 juta/tahun.
Selain itu, para wakil rakyat tersebut juga mendapat tunjangan mobil sebesar Rp 21 juta/bulan atau Rp 252 juta/tahun, meski mereka telah mendapat mobil dinas berupa Corolla Altis.
Baca Juga: Blak-blakan, Ganjar Pranowo Mengaku Hampir Berkelahi dengan Ahok: Kita Sering Berdebat
"Hah.. Saya jadi Komut Pertamina saja, sebulan tunjangan mobil... " ujar Ahok terkaget-kaget dalam sebuah video yang dibagikan di akun twitter Ima Mahdiah.
Terkait tunjangan perumahan, kata Ahok, Rp 60 juta per bulan sangat tidak wajar atau kurang patut bila dikaitkan dengan situasi pandemi Virus Corona dan banyaknya warga miskin.
"Jujur aja, kalau saya jadi gubernur, saya tak akan pernah setuju tunjangan perumahan Rp 60 juta dan tunjangan mobil Rp 21 jt, saya tak pernah setuju, saya selalu berantem dengan temen-temen kamu di dewan," ujar Ahok kepada Ima.
Ahok mengaku menyewa rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, sebesar Rp 350 juta/tahun.
Ahok dan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Ima Mahdiah
Karena itu, sewajarnya tunjangan rumah untuk anggota dewan Rp 30 juta/bulan atau Rp 360 juta/tahun.
"Jangan berpikir sewa rumah gede-gede di Menteng, pilih di Jalan Imam Bonjol, yang wajar saja lah!" katanya.
Ahok mengajak Ima untuk menghitung tunjangan mobil dengan cara membandingkan biaya sewa atau rental mobil.
Ahok pun menggugat para wakil rakyat dari generasi muda yang sekarang menikmati gaji dan tunjangan DPRD DKI yang jumlahnya ratusan juta.
Baca Juga: Nekat Nge-Prank Ahok, Cinta Kuya justru Kena Batunya hingga Diam tak Berkutik
"Pertanyaan saya, anak-anak muda yang masuk menjadi anggota DPRD tahun 2019 ini kan begitu masuk mereka menikmati tunjangan dan gaji sebesar ini, ada tidak mereka ngomong?" kata Ahok.
Imah Mahdia langsung menjawab, "Tidak ada, Pak."
"Nah makanya, itu yang saya bilang, orang kalau belum pernah berkuasa ngomong gede, Kenapa teriak-teriak? Di mana pimpinan partainya semua? Ini kan yang saya ributin, saya berantem, katanya mau ikut saya, mau jual saya, mana?" kata Ahok.
Ahok menyadari bahwa tidak semua orang bisa mengikuti prinsip berpolitik seperti dirinya.
"Saya tak bisa paksa kalian harus seperti saya, kalau saya jadi anggota dewan, saya akan katakan ini kebesaran, saya akan tulis, tidak wajar ini," kata Ahok.
Seperti diketahui, Ima Mahdiah adalah anggota DPRD DKI dari PDI Perjuangan.
Ima Mahdiah termasuk orang yang 'menjual' nama Ahok di belakang pencalonannya.
Foto Ahok ada di samping foto Ima Mahdiah pada sejumlah poster saat Pemilu 2019.
Ahok sendiri mengakui bahwa dia mendukung anak-anak muda yang pernah magang bersamanya untuk terjun dalam politik supaya lebih baik.
"Saya masiih ingat, kamu paling lama magang dengan saya, sejak 2010, 10 tahun lebih, saya berusaha memprovokasi supaya kalian terpanggil jadi politisi," ujar Ahok kepada Ima Mahdiah.
Baca Juga: Putri Ahok Pamer Foto Baru, Kecantikannya Disinggung Semakin Mirip dengan Veronica Tan
Dia kemudian meminta Ima masuk ke PDI Perjuangan untuk menjadi anggota DPRD DKI supaya bisa mewakili pemikirannya dalam mengawal uang rakyat dari para penggarong.
"Saya masih ingat waktu saya di tahanan Mako Brimob, saya minta kamu masuk ke PDIP mewakili saya menjaga APBD DKI dari para penggarong," katanya.
"Kamu lihat persis bagaimana saya ribut dengan sesama orang, orang separtai saya pun banyak yang tidak senang," Ahok menambahkan.