Suar.ID - Baru-baru ini muncul isu ketidaharmonisan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dengan Panglima TNI Andika Perkasa.
Komisi I DPR bahkan mempersoalkan ketidak hadiran Dudung dalam rapat.Seperti diketahui, Komisi I DPR RI menggelar rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Pertahanan (Kemenhan)/TNI Tahun Anggaran 2023 pada Senin (5/9/2022).Namun, rapat langsung hujan interupsi dari para anggota Komisi I DPR meski belum dibuka.Interupsi dipicu oleh ketidakhadiran Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.Prabowo diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan M Herindra, sementara Dudung diwakili Wakasad Letjen TNI Agus Subiyanto.Seorang anggota DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon kemudian menyoroti kabar hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman yang diisukan kurang harmonis.
Effendi menyebut ada isu anak Dudung gagal mengikuti seleksi Akademi Militer (Akmil).Kami ingin penjelasan dari Jenderal Andika dan penjelasan dari Jenderal Dudung ada apa terjadi disharmoni begini?"
"Sampai urusan anak KSAD gagal masuk Akmil pun menjadi isu."
"Emangnya kalau anak KSAD kenapa?"
"Emang harus masuk?" kata Effendi saat rapat Komisi I DPR RI, Senin (5/9/2022).
Seperti yang diketahui, nama Dudung Abdurachman sebelumnya juga pernah disorot publik karena menurunkan baliho Rizieq Shihab.
Dudung pernah mengungkapkan alasan dirinya ingin baliho Rizieq Shihab diturunkan.Menurut Dudung, persentase penyebaran radikalisme di Indonesia terbilang memprihatinkan.Dudung yang terusik dengan radikalisme itu akhirnya mengambil sikap tegas untuk menurunkan baliho Rizieq Shihab.Dudung juga heran karena tidak ada yang berani untuk menurunkannya."Tidak serta merta baliho itu kita turunkan."
"Saya sudah melihat latar belakangnya, sejarahnya, bagaimana Rizieq Shihab itu memberikan ujaran-ujaran kebencian, bahkan mengatakan pimpinan negara kita yang tidak bagus."
"Saya lihat kok kenapa enggak ada yang berani ya, kenapa enggak berani, dulu-dulu kok enggak berani," tutur Dudung dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media, Senin (7/2/2022).Kata Dudung, ia tidak ingin membatasi tugas apakah itu kewenangan Polri atau Satpol PP dalam menertibkan baliho Rizieq Shihab."Akhirnya saya bilang, kalau seperti ini dibiarkan, saya tidak mau itu tugas polisi, itu tugas Satpol PP, itu sudah kita lakukan dengan polisi dan Satpol PP."
"Kalau misalnya TNI terdiam, terus tugas TNI itu ngapain. Makanya saya merasa hadir di situ, saya sudah merasa tidak benar, sehingga langkah-langkah yang kita lakukan, maka saat itu saya harus berbuat karena radikalisme ini sekarang sudah sampai ke semua kalangan," kata Dudung.