Dalam bertugas, Luhut Binsar nanti tidak sendirian.
Pria berdarah Batak itu akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinatornya.
Ada pula lembaga lain seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Satgas Pangan Polri, BPKP, dan Kejagung sebagai pengawasnya.
Dalam pelaksanannya, "Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pascalarangan ekspor ini dan akan terus melakukan paralel meeting terkait itu," kata Jodi.
Nantinya pemerintah bakal menggunakan aplikasi digital untuk melaksanakan pengawasan.
Soal penunjukkan Luhut Binsar Panjaitan untuk mengurusi persoalan minyak goreng, politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus buka suara.
Dia bilang, penunjukkan itu tidaklah tepat.
Menurutnya, Luhut Binsar sudah terlalu banyak pekerjaan sebagai menteri koordinator.
Dia juga menambahkan bahwa persoalan minyak goreng adalah urusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dan jajarannya.
"Penunjukkan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintah dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet," katanya, dilansir Kompas.com.
Deddy juga bilang, penunjukkan Luhut problematik karena dia dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini punya masalah hukum terkait mafia minyak goreng.