Pasalnya, hal ini tak terbukti mampu selesaikan masalah yang ada.
Pemerintah daerah, khususnya para bupati pun diminta untuk tampil di depan agar masyarakat tak merasa canggung akibat terlibat dalam kegiatan kepolisian.
"Sudah bukan eranya kami polisi yang di depan.
"Sudah bukan era polisi sebagai pemain pengganti tapi kami mau mereka bekerja, kita di belakang," ujarnya.
Selain para bupati, seluruh unsur kemasyarakatan, mulai dari tokohagama,tokoh adat, tokoh pemuda, akan dilibatkan dalam dua operasi tersebut.
Soal anggaran, Fakiri pun pastikan pendanaan kedua operasi murni menggunakan DPA Polda Papua yang didukung Mabes Polri.
"Saya juga berharap dengan kegiatan ini biarlah Pemda itu di depan dan kami semua percaya pemda mampu untuk mengajak semua masyarakat menuju kesejahteraan," kata Fakiri.
Komitmen turunkan angka kekerasan, Fakiri pun tegaskan lewat Operasi Rasaka dan Operasi Damai Cartenz, Polri pun berkomitmen untuk turunkan angka kekerasan.
Menurutnya, bila kekerasan dilawan dengan kekerasan, maka masalah tak akan pernah benar-benar tuntas.
Sehingga pendekatan kesejahteraan dan kebudayaan diyakini bisa atasi hal ini.