Viral Video Seorang Satpol PP Sabang Tampar Pedagang Keliling, Endingnya Damai Secara Kekeluargaan

Kasatpol PP Kota Sabang, Irfani S.Sos yang turut menengahi perselisihan ini mengatakan akan menindak tegas anggotanya tersebut.

"Jadi, hari ini korban dan pelaku sudah saling memaafkan dan sudah berdamai secara kekeluargaan. Meski demikian, Kami tetap menindak tegas anggota Kami dengan memberi sanksi karena telah melakukan pelanggaran," kata Kasatpol PP Kota Sabang, Rabu (26/5/2021).

Menurutnya sanksi tersebut diberikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.53, bahwa anggotanya akan dikarantinakan dan tidak boleh mengikuti atau melakukan aktivitas turun ke lapangan.

"Intinya, kedua belah pihak sudah tidak ada persoalan lagi dan menyatakan sepakat berdamai. Sanksi tetap kita tegakkan, paling tidak ini akan menjadi contoh bagi anggota Satpol PP lainnya," tegasnya.

Pada proses perdamaian kedua belah pihak, pengurus gampong dari pihak korban juga dilibatkan serta disaksikan Babinsa dan Babinkantibmas.

Serambinews

Satpol PP Sabang tampar pedagang keliling berujung damai

Baca Juga: Buntut Panjang Viral Video Pesta Ulang Tahun Khofifah sampai ke Laporan Polisi, Gubernur Jawa Timur: Tidak Ada Lagu Ulang Tahun...

Setelah perdamaian telah disepakati, antara korban dan pelaku tidak saling menuntut secara hukum dan bersedia mengakhiri dengan perdamaian secara baik-baik.

Selanjutnya, disepakati pula peusijuk (adat tepung tepung tawar) terhadap korban Anwar sesuai permintaan orang tua gampong yang diwakili Tuha Peut Gampong Batee Shok dan akan dilaksanakan secepatnya.

Sementara itu, korban pemukulan, Anwar, juga telah mengakui bahwa dirinya memang bersalah karena telah berjualan dilapak liar, meski sudah beberapa kali diingatkan dan dilarang oleh petugas Satpol PP Kota Sabang.

"Saya mengakui telah berbuat salah karena berjualan ditempat yang dilarang dan terhadap insiden tersebut saya juga sudah memaafkannya," ungkap Anwar.

Namun, berdasarkan keterangannya, keadaan yang menjadi faktor penyebab ia berjualan di tempat yang telah dilarang karena kesulitan ekonomi.