"Bahkan, beberapa trayek sampai terhenti karena enggak ada penumpang. Kami ini seperti mati segan hidup tak mau," ujar Dida.
Dida mengaku tidak akan menyerah dengan kebijakan tersebut.
Ia akan mengirim surat ke Gubernur Jabar Ridwan Kamil agar angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) mendapatkan kelonggaran saat mudik nanti.
"Minimal ada kelonggaran pulang kampung," tutur dia.
Begitu pun dengan antarkota antarprovinsi (AKAP), pihaknya akan mengirim surat ke pusat.
"Kami ingin (kebijakan) larangan mudik ini ditinjau ulang," ucap dia.
Hal itu didasarkan pula dari fenomena yang terjadi saat ini.
Berbagai kerumunan sudah terjadi mulai dari mall hingga hajatan Atta Halilintar yang diperbolehkan pemerintah.
"Namun, mengapa mudik yang menjadi hajat hidup orang banyak dilarang? Padahal, mudik merupakan tradisi dan falsafah hidup orang Indonesia," ucap dia.
Mudik juga membuat roda perekonomian di daerah bergerak.
Sementara itu, Wakil Ketua Sub Divisi Kebijakan Ekonomi Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED) Jabar Yayan Satyakti mengatakan, dari hasil riset, larangan mudik tak akan berpengaruh ke mobilitas Jabar. Orang tetap mudik walaupun dilarang," tutur dia.