Kini ia menjabat sebagai Ketua DPP Persatuan Alumni GMNI (PA GMNI) bidang Politik Pertahanan & Keamanan dan Luar Negeri (2016-2021).
Muradi menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran.
Strata Tiganya di tiga universitas berbeda, yakni Program Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia (UI), Program Kajian Stratejik, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University (NTU), Singapura, dan School of Politics and International Studies, Flinders University, Adelaide Australia.
Muradi juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (PP IKA UNPAD), Bandung sejak tahun 2016 sampai tahun 2020.
Pada kepengurusan PP IKA UNPAD periods 2020-2024, Muradi dipercaya menjadi Ketua Dewan Pakar PP IKA UNPAD.
Selain menjabat sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Ilmu Politik, Muradi merupakan pengajar tetap (dosen) pada program Pasca Sarjana Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan di UNPAD bahkan sebelum menjabat sebagai direktur, yaitu sejak tahun 2004.
Tidak hanya di UNPAD, Beliau juga merupakan pengajar tamu pada beberapa universitas dan Sekolah Staf dan Komando di Lingkungan TNI maupun Sekolah Staf dan Pimpinan di Lingkungan POLRI, Universitas Pertahanan (UNHAN), Dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian-Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK-STIK).
Menjadi Peneliti Senior pada Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC), yang berbasis di Bandung dan Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), yang berbasis di Jakarta.
Tercatat juga sebagai Inisiator Bandung School of Democracy (BSoD) yang menyelenggarakan kajian Politik dan Demokrasi Setara regular khusus untuk kalangan millennial.
Bersama-sama dengan sejumlah dosen di Bandung dan aktivis milenial mendirikan Second House, Rumah Aktivitas Milineal Bandung pada 2017, dan menjadi salah satu Penggiat hingga saat ini.
Selain mengajar dan penelitian, Muradi juga Aktif Sebagai Narasumber Ahli pada sejumlah kementerian dan lembaga negara serta institusi terkait lainnya seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, POLRI, TNI, BIN, Wantanas, DPR RI, KPU, Bawaslu dan sebagainya.
Tim kuasa hukum benarkan Prof M adalah Prof Muradi