Jokowi Dilaporkan Enggan Membalas Surat dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait Isu Kudeta

Suar.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membalas surat yang dikirimkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait isu kudeta di Partai Berlambang "Mercy" tersebut. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.Diungkapkan Pratikno sudah menerima surat yang dikirim oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa hari lalu.

Baca Juga: Dikabarkan Pecah Kongsi dengan Gerindra, Anies Baswedan Buru-buru Ingin Bertemu Jokowi"Iya benar, kami telah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden," ujarnya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/1/2021).Ia menegaskan, pihaknya telah menerima surat terkait gejolak dalam internal Partai Demokrat itu."Diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat.""Jadi kami sudah menerima surat itu," jelas Pratikno.

Baca Juga: Geger, Demokrat Mengaku Punya Bukti Moeldoko Ingin Jegal AHY Sebagai Ketua Umum Partai hingga Sebut Ada Peran Jokowi: Kami Bukan Menduga atau Menuduh, tapi Memang Ada Keterlibatan Dia

Namun, pihak istana tidak akan menanggapi surat yang dikirim oleh AHY tersebut.Sebab, surat yang dikirim itu berisi permasalahan internal Partai Demokrat."Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut.""Karena itu adalah perihal dinamika internal partai," ungkapnya."Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat, yang semuanya sudah diatur di dalam ADRT," lanjut Pratikno.DisayangkanAnggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak membalas surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)."Hak presiden untuk menjawab atau tidak. (tapi) Partai Demokrat sangat menyayangkan," ujar Syarief Hasan saat dihubungi, Jakarta, Kamis (4/2/2021).

Baca Juga: Sosok Ini sebut Susi Pudjiastuti Tidak Tahu Berterima Kasih dengan Presiden Jokowi, Kenapa?

Sementara itu, politikus Demokrat Rachland Nashidik menyebut persoalan rencana pengambilalihan paksa atau kudeta AHY, turut menjadi persoalan pemerintah karena adanya peran Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan."Pak Pratik, Pak Moeldoko itu orang istana, anak buah Presiden Jokowi, bukan internal Partai Demokrat," tulis Rachland dalam akun Twitternya."Begini saja. Kami urus masalah internal kami dengan kader-kader itu. Pak Jokowi urus masalah "internal" Istana dengan Pak Moeldoko. Perlu dicegah impresi publik bahwa perilaku politik buruk yang berhasil kami bongkar itu adalah hal yang diizinkan Presiden," tulis Rachland.