Seolah Tak Percaya, Sosok Ini Merasa Ada yang Janggal Saat Tahu Penggeledahan Kantor PDI Perjuangan Dilakukan Jauh Hari dari OTT: Sama dengan Beri Waktu Penjahat Hilangkan Jejak

Suar.ID -Politisi PDIP Harun Masiku diketahui tengah menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nama Harun Masiku ikut terseret dalam kasus Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Yang mana Wahyu Setiawan terjari dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Dan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih 2019-2020.

Baca Juga: Tandai Wajahnya, Inilah Harun Masiku Caleg PDI Perjuangan yang Kini Jadi Buronan KPK, Partai Penguasa Itu Langsung Lakukan Ini kepadanya

Keterlibatan Wahyu Setiawan dalam korupsi pun sangat disayangkan bahkan dikecam oleh KPK.

Mantan Ketua KPK, Abraham Samad pun turut menyoroti kasus ini.

Abraham Samad mengomentari perihal rentang waktu OTT dan penggeladahan.

Baca Juga: Mantan Anak Presiden pun Disikat oleh Perempuan Ini, Sri Mulyani Sukses Bikin Tommy Soeharto Kembalikan Uang Senilai Rp 1,2 Triliun Milik Negara

Terkait hal tersebut, Abraham Samad bahkan menuliskan komentarnya melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @AbrSamad pada Minggu (12/1/2020).

Ia menyoroti lamanya rentang waktu antara OTT dengan penggeledahan kantor DPP PDIP.

Pasalnya KPK dikabarkan baru akan melakukan penggeladahan di kantor DPP PDIP beberapa hari ke depan.

Hal itu disebabkan karena KPK perlu menunggu izin dari Dewan Pengawas (Dewas) terlebih dulu.

Abraham Samad pun menuliskan komentarnya mengenai jarak waktu dilaksanakannya penggeledahan.

Melalui akun Twitter-nya, Abraham Samad seolah tak percaya dengan jarak waktu OTT dengan penggeledahan yang terlalu lama.

Baca Juga: Gara-gara Ucapkan Ulang Tahun Pada Teman Laki-laki Sekolahnya, Siswi SMP ini Malah Kena DO, Begini Kata Alumni...

Bahkan menurutnya ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah.

"Pertama kali dalam sejarah, penggeledahan berhari2 pasca OTT," tulis Abraham Samad.

Twitter/@AbrSamad

Abraham Samad soroti rentang waktu OTT dan penggeledahan kantor DPP PDIP.

Tak berhenti sampai di situ, Abraham Samad juga menilai ada kejanggalan perihal izin penggeladahan yang diberikan Dewas KPK.

Karena menurutnya OTT dan penggeledahan perlu dilakukan pada waktu bersamaan.

Namun, kasus kali ini, OTT dan penggeledahan justru dilakukan terpisah dengan jarak waktu yang cukup lama.

"Tujuan penggeledahan itu agar menemukan bukti hukum secepat2nya.

Itulah mengapa sebelum ini, OTT dan geledah itu selalu barengan waktunya. *ABAM," tulisnya.

Twitter/@AbrSamad

Abraham Samad soroti rentang waktu OTT dan penggeledahan kantor DPP PDIP.

Lebih lanjut, Abram Samad menuliskan bahwa OTT yang tak disertai penggeledahan justru bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Baca Juga: Sampai Bikin Chef Renatta Bekap Mulutnya Sendiri, Begini Gaya Kaesang saat Komentari Masakan Peserta MasterChef Indonesia

Ia menilai lamanya jarak waktu antara OTT dan penggeledahan memungkinkan pihak terkait untuk menghilangkan barang bukti.

"OTT yg tdk disertai penggeledahan pada waktunya, tdk saja menyimpang dari SOP, tp membuka peluang hilangnya barang bukti, petunjuk, dan alat bukti lain.

Ini sama dgn memberi waktu pelaku kejahatan buat hilangkan jejak. *ABAM," tulis Abraham Samad.

Twitter/@AbrSamad

Abraham Samad soroti rentang waktu OTT dan penggeledahan kantor DPP PDIP.

Dikutip dari Tribunnews (13/1/2020), saat dikonfirmasi, Abraham Samad membenarkan tentang cuitan yang ditulisnya terkait OTT dan penggeledahan tersebut.

Penangkapan Wahyu Setiawan dikecam KPK

KPK mengecam terlibatnya Komisioner KPU Wahyu Setiawan atas kasus dugaan suap penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024.

"Persengkongkolan antara oknum penyelenggara Pemilu dengan politisi dapat disebut sebagai pengkhianatan terhadap proses demokrasi," kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar seperti dikutip dari tayangan KompasTV.

Diduga Wahyu mendapatkan suap sebesar Rp 900 juta sebagai uang operasional untuk meloloskan caleg PDIP Harun Masuki.

Ia diduga meloloskan caleg tersebut melalui mekanisme penggantian antarwaktu (PAW).

"Untuk membantu proses, penetapan Saudara Harun (HAR), dan Wahyu Setiawan (WSE) menyanggupi untuk membantu dengan membalas 'siap, mainkan'", kata Lili.

"Untuk membantu penetapan HAR sebagai anggota DPR pengganti antarwaktu, WSE meminta dana operasional sebesar Rp 900 juta," lanjutnya.

Baca Juga: Rumah Tangganya Dihancurkan Pelakor, Mantan Istri Suami Jenifer Dunn Terpaksa Jual Rumah Mewahnya Karena Hal Ini, Harganya Bikin Tercengang!