Sebelumnya, Jokowi memang sempat memutuskan menunda pengesahan empat RUU yang sudah dibahas pemerintah dan DPR karena protes masyarakat.
Keempat RUU itu ialah RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba.
Jokowi juga mempertimbangkan mencabut Undang-Undang KPK yang telah direvisi lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
"Saya sudah tahu pak menteri ini lama, secara pribadi. Saya sampaikan dan saya tugasi untuk memperbaiki, mengoreksi apa-apa yang memang perlu diperbaiki," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi menyebut Yasonna sebagai Menkumham juga ke depan mempunyai tugas besar untuk menyusun UU Omnibus Law yang bisa menjadi solusi tumpang tindihnya peraturan.
"Itu pekerjaan besar. Bagaimana 74 UU bisa direvisi sekaligus sehingga bisa memperbaiki pelayanan-pekayanan publik yang ada, pelayanan-pelayanan pada dunia usaha yang ada sehingga betu betul tercipta lapangan kerja itu kongkrit dan bisa kita lakukan," kata Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi berharap Yasonna terus melanjutkan perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan.
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim
Jokowi menjawab pertanyaan banyak pihak yang tak menyangka Nadiem sebagai pendiri perusahaan startup Gojek akan menjadi Mendikbud.
Jokowi menilai, latar belakang Nadiem yang mendirikan perusahaan berbasis teknologi inovasi seperti Gojek justru menjadi modal tersendiri.