Suar.ID -"Pendekatan Papua yang kita lakukan adalah dialog dan kesejahteraan, itu yang kita lakukan. Tetapi antara Jokowi dan Jakarta (pemerintah pusat) itu di lapangan persepsinya beda. Ini yang saya mau cari tahu kenapa bisa berbeda," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Selasa (3/9/2019).
Jokowi menceritakan dirinya berkunjung ke Papua minimal 2-3 kali per tahun untuk bertemu langsung tokoh-tokoh masyarakat Papua, bertemu masyarakat, dan para kepala daerah.
Selama 5 tahun, sudah 12 kali dirinya ke Papua. Itu dia lakukan untuk untuk membangun trust.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bingung mengapa masyarakat Papua memberi penilaian yang berbeda antara dirinya dan pemerintah pusat dalam hal pendekatan terhadap rakyat Papua.
Sebab, pendekatan berupa dialog dan pembangunan kesejahteraan dianggapnya berhasil.
Baca Juga: Bangkitkan Nasionalisme, Aksi Sejumlah Warga Papua Kibarkan Bendera hingga Nyanyikan Indonesia Raya
Terlihat dari hasil Pemilu Presiden di mana dirinya dan Ma'ruf Amin menang tebal atas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Pendekatan kesejahteraan juga nyata, kata Jokowi. Ia mencontohkan pembangunan perbatasan Skouw.
"Sehingga masyarakat Papua bangga terhadap daerahnya. Lalu pengelolaan SDA, Pemda juga diberi pendapatan DAU dan DAK," katanya.
"Sebuah kekeliruan yang mengatakan bahwa Jakarta mengambil lebih banyak dari Papua daripada memberi padahal yang terjadi kebalikannya. Freeport dan Bintuni kita mendapatkan Rp 26 triliun tahun 2018. Nah, kita mengembalikan atau menganggarkan di APBN melalui DAU dan DAK itu Rp 92 triliun. Itu semua dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Papua," tambah Jokowi. (Wisnu Nugroho)
Artikel ini telah tayang di Fotokita dengan judul Papua Sumbang Rp 26 Triliun ke Kas Negara, Pemerintah Kembalikan Rp 92 Triliun. Benarkah Rakyat Papua Belum Rasakan Manfaatnya?