Merasa Dirugikan Atas Kebijakan Menteri Susi, Gubernur Maluku Menyatakan Perang, Kantor Bu Susi Dia Suruh Pindah ke Sini

Murad menilai kebijakan moratorium yang diberlakukan Susi telah merugikan Maluku.

"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,” ujar Murad saat menyampaikan sambutannya dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan penjabat sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (2/9/2019).

KOMPAS.COM (RAHMAT RAHMAN PATTY)

Gubernur Maluku

Murad menjelaskan, setiap bulan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengangkut ikan dari perairan Arafura untuk diekspor.

Baca Juga: Cerita Heroik Korban Selamat Kecelakaan Tol Cipularang: Mobil Saya Terbang Kayak Film 'Fast and Furious'

Namun, Maluku tidak mendapatkan apa-apa dari ekspor itu.

“Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan saat sebelum moratorium di mana uji mutunya ada di daerah,” katanya.

Menurut Murad, sejak pemberlakuan moratorium oleh Susi, tercatat ada 1.600 kapal ke laut Aru.

Namun, tidak ada satu pun ABK asal Maluku yang dipekerjakan di kapal-kapal tersebut.

Baca Juga: Tanggapi Pernyataan Elza Syarief yang Merasa Dilecehkan dan Akan Lapor Ke Polisi, Hotman Paris: Emang gue Pikirin?

“Setiap bulan ada sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari Laut Aru kemudian diekspor yang juga dari luar Maluku,” ujarnya.

Murad mengatakan, aturan 12 mil lepas pantai yang menjadi kewenangan pusat sangat merugikan Maluku.