Segala Cara Dihalalkan Demi Langsungkan Pernikahan, Kursi Pengantin Diangkut Satgas Covid-19 ke Kantor Polisi Gegara Nekat Resepsi saat PPKM Darurat

Sabtu, 17 Juli 2021 | 08:04
www.popupvintageweddings.com.au

ILUSTRASI pernikahan.

Suar.ID - Pemerintah kini sedang berusaha menekan angka kenaikan positif Covid-19 dengan melakukan PPKM Darurat.

Salah satu program PPKM Darurat adalah larangan mengadakan hajatan dengan mengundang tamu baik di rumah maupun di gedung.

Namun pada kenyataannya, masih banyak yang nekat mengadakan hajatan dengan mengundang tamu.

Baca Juga: Mengaku Tidak Memiliki Uang untuk Bayar Denda, Asep yang Langgar PPKM Darurat Akhirnya Resmi Dipenjara Selama 3 Hari: Rambutnya Langsung Diplontos!

Satgas Covid-19 Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang membubarkan hajatan warga pada Jumat (16/7/2021).

Hajatan pernikahan tersebut diselenggarakan di Dusun Bantar, Desa Popongan, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.

Danramil 04/Brg Kapten Inf FX. Agung Kartika mengatakan sebelum ada pembubaran tersebut, dari Satgas Covid-19 sudah memberi sosialisasi dan pengarahan bahwa selama PPKM Darurat dan daerah zona merah dilarang mengadakan hajatan dengan mengundang banyak orang.

"Kalau mau menikah silakan, datang ke KUA sesuai ketentuan. Tapi tidak boleh mengundang orang hingga ada kerumunan. Saat sosialisasi itu menjawab nggih, nggih (iya, iya) saja," jelasnya saat dihubungi.

Namun kemudian Satgas Covid-19 Kecamatan Bringin menerima laporan di Dusun Bantar Desa Popongan ada yang membandel dengan tetap mengadakan resepsi pernikahan dengan mengundang banyak orang.

Baca Juga: Dilepeh Ayu Ting Ting, Didi Riyadi Malah Pindah Haluan Kritik Pemerintah, Tolak Rencana Perpanjangan PPKM Darurat hingga Buat Surat Terbuka untuk Jokowi: Besar Harapan Saya Bapak Berkenan Membaca

Dia memperkirakan ada sekitar 150 tamu undangan yang hadir tanpa protokol kesehatan.

"Karena dari lingkungan tidak ada yang menegur, kami terpaksa melakukan pembubaran paksa. Kami datang bersama Kapolsek dan Camat sekaligus memberi pemahaman tentang bahayanya penularan Covid-19," terangnya.

Agung mengatakan, sempat ada perdebatan alot dengan tuan rumah saat petugas datang.

"Ada juga kerabatnya yang menyampaikan kalau dibubarkan jadi rugi karena sudah pesan katering dan menyebar undangan. Lho, ini bukan soal untung rugi, tapi menyangkut keselamatan warga yang dipertaruhkan," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa di wilayah lain bisa tertib dan memahami bahwa hajatan di saat PPKM Darurat tidak diperbolehkan.

"Sebetulnya warga sekitar juga tidak setuju ada hajatan itu, tapi tidak berani menegur. Kita semua harus tertib agar Covid-19 ini terus turun angka penyebarannya, sehingga di Bringin juga harus tertib," kata Agung.

Dijelaskan, tidak ada sanksi yang terhadap pelanggaran tersebut karena keluarga pengantin menerima masukan dari Satgas Covid-19.

"Sanksi tidak ada, cuma kursi pengantin disita dan dibawa ke polsek. Tapi itu dikembalikan lagi setelah satu jam karena mereka membongkar tenda resepsi," jelasnya.

Baca Juga: Bakal Ada Resiko yang Dihadapi, Begini Prediksi Kondisi Ekonomi Indonesia jika PPKM Darurat Diperpanjang hingga 6 Minggu

Tag

Editor : Rahma Imanina Hasfi

Sumber Kompas.com