Suar.ID -Edhy Prabowo membacakan nota pembelaan alias pledoi dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta Jumat (9/7).
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu membacakan pleidonya secara daring.
Dalam pembelaannya itu, Edhy Prabowo mengaku menanggung beban berat dalam menjalani hukuman yang tengah menjeratnya.
Dia juga menambahkan, dia juga masih memiliki seorang istri yang salehah juga tiga orang anak yang butuh sosok ayah.
Kok enak banget ya, habis korupsi 25 miliar rupiah kini minta dibebaskan?
"Saya sampaikan bahwa pada saat ini saya sudah berusia 49 tahun, usia di mana manusia sudah banyak berkurang kekuatannya untuk menanggung beban yang sangat berat," kata Edhy Prabowo.
Ditambah lagi, "Saat ini saya masih memiliki seorang istri yang salehah dan 3 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah."
Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut, Edhy Prabowo juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo yang telah menunjuknya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
Juga kepada Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Permohonan maaf secara khusus saya sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto, yang selama ini telah memberikan amanah atau kepercayaan kepada saya," lanjut Edhy Prabowo.
"Tidak lupa permohonan maaf juga saya sampaikan kepada para pimpinan, staf dan seluruh pegawai KKP yang telah merasa terganggu dengan adanya perkara ini."
Sebelumnya, Edhy Prabowo telah dituntut 5 tahun penjara dan dendaRp400 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah dengan kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp9.687.447.219 dan 77 ribu dolar Amerika Serikat subsider 2 tahun penjara.
Tak hanya itu, Edhy Prabowo juga terbuktimenerima uang sebesar 77 ribu dolar Amerika Serikat dan Rp 24.625.587.250 sehingga totalnya mencapai sekitar Rp25,75 miliar.
Uang itu didapat dari para pengusahaekspor benih benur lobster (BBL) terkait pemberian izin budi daya dan ekspor.
Lebih lanjut, Edhy Prabowo juga mengatakan, tuntutan lima tahun yang didasarkan pada dakwaan sama sekali tidak benar dandidasarkan pada fakta-fakta yang sangat lemah.
Edhy Prabowo berasalan, usai Pemilu 2019, dia diminta Presiden Jokowi membenahisektor kelautan dan perikanan.
"Tugas prioritasnya adalah, memperbaiki kembali komunikasi dengan stakeholder perikanan, baik itu nelayan hingga pelaku usaha," kata Edhy Prabowo.
"Serta yang kedua mengembangkan potensi perikanan budidaya."
Menurutnya,Presiden Jokowi menegaskan agar pemerintah harus hadir di tengah nelayan dan memikirkan segala hajat hidupnya.
Tak hanya itu, Presiden Jokowi, lanjutnya, juga berpesan agarada lompatan-lompatan besar dalam menata ekosistem industri perikanan dan kelautan.
Mulai dari hulu sampai ke hilir.
"Kebijakan kelautan harus betul-betul bisa mengantisipasi dan mengadaptasi perkembangan teknologi baru sehingga bisa membuat industri perikanan kita makin produktif dan juga bangkit," tambah Edhy Prabowo lagi.
Dia melanjutkan,sejak dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada 23 Oktober 2019, dia konsisten menjalankan berbagai strategi dan gebrakan guna mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
"Amanah besar yang dititipkan Presiden kepada saya untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan dan meningkatkan sektor perikanan budidaya," kata Edhy.
"Saya mencatat setiap keluhan dan masukan nelayan, diawali dari yang terdekat di wilayah Jakarta hingga Timur Indonesia tak luput dari perhatian saya."
Lalu terkait pesan WA kepada anak buahnya di KKP yang pernah diungkap di persidangan, Edhy Prabowo bilang,hal itu tidak semata-mata persoalan benih bening lobster.
Tapi juga mengenai semua hal.
Edhy Prabowo mengaku, diakerap melakukan disposisi kepada jajarannya baik kepada dirjen, kepala badan, staf khusus dan staf lainnya sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Menurutnya, banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan langsung kepada dirinya.
Satu di antaranya melalui WA.
Tak hanya itu, Edhy Prabowo juga menjamin, telepon genggamnya yang disita KPK bisa menjadi buktibanyak sekali perintah dan disposisi kepada bawahannya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang diterimanya sebagai Menteri.
"Saya tidak mengetahui tuduhan soal uang suap yang diberikan pelaku usaha kepada salah satu staf saya," katanya.
"Saya juga tidak mengetahui dan tidak terlibat sedikit pun dalam urusan perusahaan kargo bernama Aero Citra Kargo (ACK)."
Dia pun menyebut tuduhan terhadap dirinya terlibat mengatur dan turut menerima aliran dana adalah sesuatu yang amat dipaksakan dan keliru.
"Namun demikian, sebagai pimpinan KKP saya tidak akan melempar tanggung jawab kepada orang lain," katanya.
"Dan mengingat saya selaku menteri maka saya menyatakan siap untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pekerjaan dan permasalahan yang ada di KKP."