Suar.ID -Budi Hartono si orang terkaya di Indonesia terang-terangan menolak kebijakan PSBB jilid dua oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Penolakan itu bahkan dia sampaikan melalui surat khusus kepada Presiden Joko Widodo.
Apa isinya ya?
Orang terkaya RI dengan kekayaan Rp 277,83 triliun versi Forbes, Budi Hartono ikut angkat bicara mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) yang bakal berlangsung esok hari, Senin (14/9).
Baca Juga: Jarang Orang Tahu, Ternyata Begini Cara Elon Musk Habiskan Uangnya!
Dalam suratnya kepada Presiden RI Joko Widodo, pemilik Djarum Group ini mengutarakan ketidaksetujuannya.
Menurutnya, seperti dikutip dari Kompas.com, memberlakukan PSBB bukan langkah yang tepat.
Ada beberapa alasan yang diutarakan Budi Hartono.
Salah satu alasannya adalah PSBB terbukti tidak efektif menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta.
Dia pun tak segan melampirkan diagram pertumbuhan infeksi yang masih meningkat saat PSBB.
Baca Juga: Orang Terkaya ke-40 di Indonesia Ini Terancam 7 Tahun Penjara di Singapura, Apa Kasusnya?
Negara yang berhasil menurunkan tingkat infeksi justru melalui measure circuit breaker.
"Di Jakarta meskipunpemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB, tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik," tulis Budi Hartono dalam suratnya yang diekspos dalam Instagram Mantan Duta Besar Polandia, Peter F Gontha, @petergontha, Minggu (13/9).
Alasan lainnya, kapasitas rumah sakit DKI Jakarta tetap akan maksimum dengan atau tidak diberlakukannya PSBB lagi.
Budi menyebut, seharusnya Pemerintah harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus.
Dia melampirkan gambar tempat isolasi di Port Singapura.
Di mana pemerintah negara itu membangun kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis.
"Fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka waktu singkat (kurang dari 2 minggu) karena memanfaatkan kontainer yang tinggal dipasang AC dan tangga," papar Budi.
Sebelumnya diberitakan, pada Rabu (8/9/2020), Anies Baswedan memutuskan bahwa PSBB di DKI Jakarta akan kembali ke awal pandemi, bukan lagi PSBB transisi mulai Senin.
Situasi dinilai sudah darurat sebab rumah-rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Jakarta semakin penuh dan laju kematian akibat virus corona semakin cepat.
Kebijakan Anies langsung direspons sejumlah Menteri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB DKI Jakarta.
Di sisi lain, menurut Airlangga, keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian.
Selanjutnya, Mendag Agus Suparmanto menilai pemberlakukan PSBB bisa berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang.
Apalagi mengingat peran Jakarta dalam aliran distribusi nasional.
Anies dikeroyok menteri-menteri
keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB lagi pada 14 September 2020 mendapat respons dari tiga menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju.
Para pembantu ekonomi Presiden Jokowi itu menilai, penerapan kembali PSBB bisa berdampak pada ekonomi yang saat ini sudah mulai bergeliat.
Setelah sebelumnya terpukul karena penerapan PSBB Jakarta pada Maret lalu.
Berikut tiga menteri ekonomi Jokowi yang menilai PSBB DKI Jakarta bisa berdampak negatif pada perekonomian nasional.
1. Airlangga Hartarto (Menko Ekonomi)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB DKI Jakarta.
Pada Kamis (10/9) pukul 10.36 WIB, IHSG turun tajam sebesar 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin.
Padahal, menurut Airlangga, sebelumnya kinerja indeks saham sudah mulai bergerak ke arah positif.
"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin," ujar Airlangga dalam video conference.
"Hari ini masih tidak pasti karena announcement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," jelas dia.
Di sisi lain, menurut Airlangga, keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian.
Sebab, menurut dia, kinerja perekonomian tak hanya dipengaruhi oleh kondisi fundamental, tetapi juga kepercayaan masyarakat dan publik.
"Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident publik," ujar dia.
"Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market."
2. Agus Suparmanto (Mendag)
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto memperingatkan dampak PSBB DKI Jakarta.
Menurut dia, pemberlakuan PSBB bisa berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang, apalagi mengingat peran Jakarta dalam aliran distribusi nasional.
"KarenaPDB kita 50 persen konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar, akan mengganggu PDB RI," ucap Agus dalam Rakornas Kadin.
Kalaupun harus ada PSBB, dia meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menghalangi rantai pasok distribusi barang yang keluar masuk Jakarta.
"Dalam situasi PSBB ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi, yaitu jalur distribusi," ungkapnya.
"Jalur distribusi ini di setiap PSBB perlu tetap berjalan agar supply chain tidak terganggu."
Dia berharap, dengan terjaganya rantai pasok dan kegiatan ekonomi dalam negeri, maka diharapkan bisa menekan kerugian imbas pelemahan ekonomi seiring diberlakukannya PSBB.
Khususnya, bagi para pekerja diharapkan tak membuat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Ini masih bisa dilakukan dengan kerja sama semua pihak, sehingga bisa memudahkan akses-akses distribusi tersebut," kata Agus.
"Maka supply chain tidak terganggu, khususnya industri-industri, sehingga tidak menimbulkan PHK."
3. Agus Gumiwang (Menperin)
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai pengetatan kembali PSBB.
Mantan Menteri Sosial tersebut mengatakan, kinerja industri manufaktur bakal kembali tertekan akibat keputusan tersebut.
Hal itu bakal kian parah bila wilayah lain juga menerapkan hal serupa.
"Kami melihat industri yang sedang menggeliat ini khawatir mendapat tekanan,"ujar Agus dalam video conference.
"Tapi yang perlu disampaikan bahwa pemerintah menilai kesehatan masyarakat suatu hal yang tidak bisa ditawar."
Agus memaparkan, industri manufaktur merupakan penyumbang terbesar perekonomian Indonesia.
Tertekannya kinerja industri manufaktur bakal berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan.
Sumbangan industri manufaktur terhadap perekonomian sebesar 19,87 persen.
Pada kuartal II-2020, industri manufaktur mengalami kontraksi hingga -5,37 persen.
Agus menilai, industri manufaktur telah cukup menggeliat pada periode Agustus 2020.
Selain memengaruhi kinerja industri manufaktur, Agus menilai pengetatan PSBB juga bakal memengaruhi agenda pemerintah untuk melakukan substitusi impor.
Kementerian Perindustrian sendiri menargetkan pada tahun 2022 Indonesia bisa melakukan substitusi impor hingga 35 persen.
"Banyak yang bilang terlalu ambisius, tapi kita jalan terus dengan program ini, dengan catatan kalau PSBB kembali diketatkan," ujar dia.
"Bukan hanya di Jakarta, tapi daerah lain, ini akan pengaruhi program substitusi impor."