Suar.ID -Di tengah pandemi virus corona yang melanda Indonesia ini, banyak orang memilih untuk mudik ke kampung halaman.
Padahal masyarakat sudah dihimbau pemerintah untuk tidak mudik dahulu di masa pademi virus corona ini.
Bahkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sampai menghimbau dengan tegas warganya untuk tidak mudik.
Hal ini pun disampaikan Ganjar Pranowo saat wawancara via video call dalam acaraDua ArahKompas TV pada Senin (6/4).
Dalam video ini presenter sempat menyinggung mengenai adanya warga Solo yang menolak diisolasi setelah pulang dari daerah lain.
Ganjar pun menjawab hal ini dengan santai.
Ia mengatakan kalau pemerintah sebenarnya sudah melarang untuk mudik.
"Ya kan tidak mudik, kita sudah bicara tidak mudik, jangan mudik," kata Ganjar.
Meski begitu, tetap saja ada orang yang nekat mudik karena terpaksa.
Menjawab hal ini Ganjar mengatakan pihaknya tak akan melarang.
"Bahwa kemudian ada yang penting sekali dia harus mudik dan kesadarannya itu terbelah karena dilema itu."
"Maka kita harus mengantisipasi kan ketentuannya memang tidak dilarang," ucap Ganjar.
Karena hal ini pemeritah pun harus melakukan rencana alternatif jika memang gelombang mudik ini tak bisa dihentikan.
Ganjar Pranowo pada saat wawancara via Video Call dengan acara Dua Arah Kompas TV pada Senin (6/4/2020).
"Jadi kami harus menyiapkan skenario B,planB nya."
"Karena kita enggak bisa ketat di zona merah maka plan B nya harus kita terima," ungkapnya.
Mau tak mau pemerintah pun harus menerima hal ini.
Pasalnya negara juga tak bisa begitu saja memberikan hukuman.
"Saya kan enggak bisa nolak, apakah mereka mau kita hukum? Dipenjara enggak mungkin, dibalikin enggak mungkin," sambungnya.
Ganjar Pranowo juga mengungkapkan kalau Presiden Jokowi dan para Menteri Koordinatornya sudah membahas hal tersebut.
"Hitung-hitungan kita rapat dengan presiden dengan Menko kan mereka dihitung," ungkap Ganjar.
Tak cuma itu, ia juga mengatakan kalau sebenarnuya akan ada bantuan sosial pada warga bukan Jakarta yang tetap berada di sana.
"Mungkin dia tidak ber KTP contoh ya yang dari DKI atau Jabodetabek yang tidak berKTP sana tapi dia ada di sana dalam kondisi darurat dihitung saja nanti kita kasih insentif."
"Insentifnya apa kebutuhan mereka makan karena mereka kehilangan pekerjaan, mesti kontrak rumah, ya itu saja dijamin." ungkap Ganjar Pranowo.
Selain itu, disebutkan Gubernur DKi Jakarta juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Sosial terkait bantuan sosial pada rakyat kurang mampu yang tetap berada di Ibukota.
"Kalau tidak salah Menteri Sosial dan Gubernur sudah menghitung ini kok," sambungnya.