Suar.ID -Kebijakan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, menghapus Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN),tentu saja membuat anak-anak sekolah dan orangtuanya gembira.
Karena memangselama ini UN atau USBN menjadihal yangmenakutkan bagi para siswa.
Namun penghapusan UN bagi para siswa sekolahan tidak membuat semua pihak senang.
Salah satunya adalah mantan Presiden RI Jusuf Kalla.
Mengenaipenghapusan UN dan USBN ini, secara terang-terangantidak membuat mantan Presiden Jusuf Kalla gembira.
Karena, penghapusan UN dan USBN membuat pengukuran atau tolak ukur kualitas pendidikan di Indonesia menjadi sulit dilakukan.
Melansir dari Kompas.com, Jusuf Kalla mengatakan UN masih relevan sebagai alat tolak ukur kualitas pendidikan di Indonesia.
"UN masih relevan diterapkan," kata Jusuf Kalla usai menerima penganugerahan doktor honoris causa di bidang penjaminan mutu pendidikan dari Universitas Negeri Padang, Kamis (5/12/2019).
Jusuf Kalla mengatakan jika UN dihapuskan maka pendidikan Indonesia akan kembali seperti sebelum tahun 2003 dimana UN belum diberlakukan.
Saat itu, tidak ada standar mutu pendidikan nasional karena kelulusanmenggunakan rumus dongkrakan, sehingga hampir semua peserta didik diluluskan.
Dulu ada sistim Ebtanas (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) yang menerapkan cara nilai ganda dan menaikkan nilai bagi yang kurang di daerah.
Baca Juga: Singkat Jelas Padat, Begini Isi Pidato Menteri Pendidikan Nadiem Makarim di Hari Guru Nasional
"Kalau di Jakarta anak dapat nilai 6, mungkin di Mentawai atau Kendari, atau di kampung saya di Bone, dapat 4. Lalu dibikinlah semacam teori dan justifikasi untuk mengkatrol nilai 4 itu menjadi 6," kata Jusuf Kalla.
Angka nilainya jadi sama, tetapi isi dan mutunya berbeda.
Terjadilah standar ganda, yang jelas mengorbankan masa depan karena yang kurang, tetap kurang dan tidak bisa bersaing secara nasional.
"Kalau dibebaskan tentu kembali ke sebelum tahun 2003," kata Jusuf Kalla.
Sistem Pengganti Ujian Nasional
Seperti yang diketahui sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memiliki wacana untuk menghapuskan Ujian Nasional.
Mengutip dari Tribunnews, kini Nadiem Makarim akhirnya membeberkan program pengganti Ujian Nasional ini.
Meski mengganti Ujian Nasional dengan program baru, Nadiem Makarim tetap memastikan program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020 nanti.
Namun, pada 2021 program ini akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.
"Pada tahun 2021, UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
Nadiem mengungkapkan UN tetap dipertahankan pada 2020 dengan pertimbangan telah dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya.
"Untuk 2020, UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya."
"Jadi 2020, bagi banyak orang tua yang sudah investasi buat anaknya belajar mendapat angka terbaik di UN itu silakan lanjut untuk 2020."
"Tapi itu hari terakhir UN seperti format sekarang diselenggarakan," tutur Nadiem.
Perubahan program UN ini termasuk dalam empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”.
Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.