Suar.ID- Presiden Joko Widodo kembali mengkritik keruwetan dan banyaknya aturan yangdisinyalir dapatmenghambat Indonesia dalam mencapai kemajuan.
Jokowi menyampaikan hal ini saat membuka Muktamar V PKB di International Convention Centre Westin Resort, Badung, Bali, Selasa (20/8/2019).
"Terlalu banyak diatur, banyak peraturan, Pergub, Perda, dan lain-lain. Kita terjerat diri kita sendiri," kata Jokowi.
"Kita mau putuskan sesuatu diingatkan, undang-undang bilang enggak boleh. Mau cepat, perpres enggak memperbolehkan," ujarnya.
Presiden Joko Widodo saat Menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-74 Tahun 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8/2019).
Ia membandingkan cara pembuatan perizinan usaha di Uni Emirat Arab dengan Indonesia yang bedanya bagaikan bumi dan langit saat masih menjadi pengusaha.
Di Uni Emirat Arab, perizinan usaha sangat sederhana, tidak seperti di Indonesia.
Menurut Jokowi, tidak ada prosedur yang berbelit-belit di Dubai.
"Di Dubai saya pernah rasakan, 17 tahun lalu investasi izin ke pusat ekonominya. Datang bawa syarat, 50 meter ke kantor sebelah, tanda tangan di sana, lalu kembali ke meja tadi. Datang lagi, lalu izin selesai, 17 tahun lalu itu," ucap Jokowi.
Baca Juga: Sony Tarik Spiderman dari Marvel, #SaveSpiderMan Jadi Trending di Twitter
Jokowi kemudian membandingkannya dengan perizinan di Indonesia yang makan waktu lama, bahkan untuk kepentingan publik.
"Kita di sini, lima tahun yang lalu izin pembangkit listrik, enam tahun belum selesai. Saya kejar, potong 259 izin, urus satu saja segitu," kata Jokowi.
"Bagaimana bisa cepat. Sekarang 58 izin, tapi tetap saja masih tahunan, lama mengurusnya," ucap Presiden.
Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan di Muktamar PKB di Badung, Bali, Selasa (20/8/2019).
Jokowi mengatakan berbagai hal yang menghambat Indonesia mencapai kemajuan harus dihilangkan.
Karena itu, ia berpesan kepada legislatif agar tak terlalu banyak membuat undang-undang.
Ia menginginkan legislatif untuk membuat undang-undang yang sedikit, namun berkualitas sehinggadapatmenjangkau seluruh permasalahan.
"Enggak usah buat undang-undang banyak. Sedikit tapi berkualitas."
"Saya sudah sampaikan pada asosiasi DPRD agar enggak buat banyak Perda. Satu atau dua tapi kualitas baik, lindungi kepentingan negara dan rakyat," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.(Ervananto Ekadilla/Suar.ID)