Suar.ID - Dewan Keamanan PBB baru saja mengeluarkan laporan terkait Korea Utara.
Seperti dilaporkan Reuters pada Senin (5/8) kemarin, organisasi yang bermarkas di New York, AS, itu menyebut Korea Utara telah mengumpulkan uang sekitar 2 miliar dolar AS (sekitar Rp28,5 miliar) melalui pencurian siber.
Yang menarik, uang hasil curian itu kabarnya digunakan untuk mendanai programsenjata pemusnah massalnya.
Laporan yang sama juga menyebut, Pyongyang juga terus meningkatkan program nuklir dan misilnya.
Meskipun, mereka tidak melakukan uji coba nuklir atau peluncuran ICBM (Intercontinental Ballistic Missile).
Terkait hasil laporan ini, Korea Utara memilih untuk tidak mengeluarkan komentar apa pun terkait laporan tersebut.
Para ahli mengatakan, Korea Utara kerap menggunakan dunia maya untuk meluncurkan serangan yang kain hari kian canggih.
Serangan-serangan itu digunakan untuk mencuri dana dari lembaga keuangan dan pertukaran mata uang kripto.
Selaian itu, dunia maya juga mereka gunakan untuk mencuci uang yang mereka curi itu.
"Aktor-aktor maya Korea Utara bekerja di bawah arahan Biro Pengintaian," tulis laporan itu.
Mereka akan mengumpulkan uang untuk program WMD (senjata pemusnah massal).
"Total hingga saat ini diperkirakan mencapai dua miliar dolar AS," laporan itu kata.
Korea Utara secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).
Baca Juga:Pilot F-15 Ini Tegaskan Pesawat Tempur Siluman F-35 yang Super Canggih Itu Bisa Dikalahkan kok
Biro Pengintaian adalah agen intelijen militer Korea Utara yang dikenal sangat mumpuni.
Para ahli itu kini mengaku sedang menyelidiki setidaknya 35 kasus yang dilaporkan yang dilakukan oleh aktor-aktor maya dari Korea Utara.
bekas situs uji coba nuklir di Korea Utara terus mengalami gempa
Aktor-aktor itu diduga menyerang lembaga keuangan, pertukaran mata uang kripto, dan kegiatan penambangan yang dirancang untuk mendapatkan mata uang asing.
Targetnya, "Sekitar 17 negara."
Para pakar PBB mengatakan, serangan Korea Utara terhadap pertukaran mata uang kripto memungkinkan negara itu menghasilkan pendapatan dengan cara yang lebih sulit untuk dilacak.
Jauh lebih sulit dibanding sistem perbankan konvensional.
Dewan Keamanan PBB secara bulat telah menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara sejak 2006.
Maksud dari sanksi itu adalah agar negara sosialis itu menghentikan pendanaan untuk program-program rudal balistik nuklir dan balong Pyongyang.
Selain itu, Dewan Keamanan juga telah melarang negara-negara lain mengekspor batubara, besi, timah, tekstil dan makanan laut ke negara ini.
Satu lagi, Dewan Keamanan juga membatasi impor minyak mentah dan produk minyak sulingan.
Presiden AS Donald Trump telah bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un sebanyak tiga kali.
Yang terakhir pada Juni ketika dia menjadi presiden AS pertama yang menginjakkan kaki di Korea Utara di Zona Demiliterisasi (DMZ) antara kedua Korea.
Korea Utara terus kembangkan senjata pemusnah massal
Ketika itu, keduanya sepakat melanjutkan perundingan macet yang bertujuan agar Pyongyang menghentikan program senjata nuklirnya.
Sementara pembicaraan belum dilanjutkan, pada Juli dan awal Agustus, Korea Utara melakukan tiga uji coba rudal jarak pendek dalam delapan hari.
Ketika ditanya tentang laporan PBB, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan begini:
"Kami menyerukan semua negara yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan melawan kemampuan Korea Utara melakukan kegiatan cyber yang berbahaya, yang menghasilkan pendapatan yang mendukung WMD dan program rudal balistik yang melanggar hukum."
Laporan PBB selesai sebelum peluncuran rudal minggu lalu oleh Korea Utara.
Tapi ada catatan khusus: "Peluncuran rudal pada Mei dan Juli meningkatkan kemampuan rudal balistik keseluruhan."
Para ahli PBB mengatakan, meskipun ada upaya diplomatik, Korea Utara masih terus mengadali sanksi PBB.
"Misalnya, Korut terus melanggar sanksi melalui transfer kapal-ke-kapal ilegal dan pengadaan barang-barang yang berhubungan dengan WMD dan barang-barang mewah," kata laporan PBB itu.