Suar.ID -Front Pembela Islam (FPI) menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan perintah kepada TNI untuk mencopot baliho Habib Rizieq Shihab dan juga mengancam membubarkan FPI.
Wakil Sekretaris Umum FPI, Aziz Yanuar menjelaskan, tugas TNI dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ada dua, operasi militer perang dan operasi militer selain perang (OMSP).
"Untuk OMSP yang bisa memerintahkan hanya presiden," ucap Aziz saat dihubungi Tribunnews, Jakarta, Sabtu (21/11/2020).
Menurutnya, pada Pasal 7 ayat 3 menyebut OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
"Rakyat tentu tahu upaya-upaya dari TNI terhadap FPI itu adalah bagian dari gerakan TNI, artinya OMSP, dimana TNI menurut undang-undang bergerak atas dasar keputusan politik negara," paparnya.
"Rakyat juga sudah paham, yang bisa menggerakkan TNI pada situasi OMSP adalah Presiden."
"Artinya, kebijakan politik negara saat ini memerintahkan TNI untuk melakukan operasi militer selain perang berupa pencopotan spanduk dan pengerahan pasukan ke Petamburan, serta upaya pembubaran FPI," sambung Aziz.
Aziz menilai, kebijakan politik negara yang langsung diputuskan oleh Presiden saat ini adalah untuk menakut-nakuti dan membubarkan FPI.
"Jadi jelas, perlu diketahui semua rakyat bahwa saat ini di negara kesatuan Republik Indonesia, masalah politik negara tingkat tinggi yang urgent menurut presiden adalah masalah nakut-nakutin FPI dan bubarin FPI, ini sangat menyedihkan," paparnya.
Pasukan TNI mencopot baliho Habib Rizieq.
Aziz pun mengimbau TNI saat ini lebih baik membantu negara yang kesulitan mengurusi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang tidak tuntas sejak dulu hingga kini.
Wakil Sekretaris Umum FPI, Aziz Yanuar
"Sayang juga, pasukan-pasukan super elit."
"Prajurit yang dibentuk untuk menjadi prajurit elit itu mahal investasinya."
"Sayang kalau digunakan untuk menakut-nakuti rakyat dan bubarin FPI yang banyak kontribusi untuk kemanusiaan dan umat," ujar Aziz.
(Tribunnews)