BWF dan NHS Dinilai Tak Adil, Tim Bulu Tangkis Indonesia bakal Pulang ke Tanah Air Lebih Cepat, Kemenpora: Ngapain Lama-lama di Sana

Upaya yang berhasil ditembus yakni membuat tim kita pulang ke Tanah Air lebih cepat dari yang dijadwalkan.

KBRI London sebelumnya meminta penjelasan secara merinci dan mengupayakan agar tim Indonesia tidak perlu melakukan karantina 10 hari di Inggris. Pemerintah menjadikan kepulangan tim Indonesia sebagai prioritas utama, dan hasilnya, Indonesia akan pulang pada Minggu (21/3), setelah sebelumnya dijadwalkan di sana sampai pada 23 Maret.

"Kami semua sama, di jajaran pemerintah, yang penting tim Indonesia harus pulang, tidak seperti yang diminta oleh NHS karena semula kan harus pulang tanggal 23, dan ngapain lama-lama di sana," kata Gatot S Broto dalam sebuah acara bersama Metro TV, Sabtu (20/3/2021), dilansir dari Kompas.com.

"Alhamdulillah atas pendekatan dan fleksibilitas dari BWF, dan kemudian pihak NHS juga bisa dibanding oleh Pak Desra Percaya (Dubes RI untuk Inggris), tim Indonesia bisa pulang tanggal 21, meski dengan syarat harus ada tes PCR dan hasilnya alhamdulillah negatif," lanjut dia.

Baca Juga: Dikenal Sebagai Surganya Bidadari, Gadis Muda Venezuela Terpaksa Layani Pria Hidung Belang dengan Tarif Rp 14 Ribu

Kemenpora tunggu permintaan maaf BWF

Meski sudah diizinkan pulang lebih awal, Kemenpora masih menginginkan adanya penjelasan rinci dari BWF mengenai kisruh All England 2021.

Pernyataan resmi BWF mengenai ditariknya kontingen Indonesia dinilai masih belum jelas.

Oleh karena itu, Kemenpora meminta BWF menyampaikan permohonan maaf dalam dua bentuk, yakni video dan surat resmi.

Kedua bentuk permintaan maaf itu harus jelas ditujukan untuk pemerintah Indonesia, PBSI, dan rakyat Indonesia.

"Kami baru saja berkomunikasi dengan pihak BWF. Jadi, intinya harus ada permintaan maaf dari BWF kepada pemerintah Indonesia, PBSI, fans, dan bahkan rakyat Indonesia," ujar Gatot S Broto.

"Insya Allah BWF akan melakukan dua hal. Pertama, permintaan maaf melalui video dan yang kedua dalam bentuk surat resmi."