Suar.ID -Jakarta mustahil terbebas dari banjir.
Begitulah yang keluar dari mulut anggota DPRD DKI Jakarta Jakarta Fraksi Gerindra Syarie terkait banjir yang melanda Ibu Kota.
Pernyataan itu dia lontarkan terkait banyaknya protes yang dialamatkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Dia menyebut protes tersebut memang sebagai hak warga Jakarta.
Tapi, tambahnya, protes itu harus dilandasi dengan data yang nyata.
Dalam tayangan Indonesia Lawyers Club, Sabtu (29/2/2020), Syarief mula-mula menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan Jakarta mustahil terlepas dari banjir.
Pertama Syarief menyinggung soal ilmu-limu ilmiah, kemudian penurunan tanah, dan lokasi Jakarta yang berada di daerah cekungan.
"Kalau bebas banjir, saya bisa katakan tidak bisa, karena Jakarta adalah kota yang berada di bawah permukaan air laut," kata Syarief pada sesi Rehat Sejenak Indonesia Lawyers Club, Selasa (25/2).
"Penurunan tanah 7 cm per tahun, dan kita (Jakarta) berada di cekungan, karena itu untuk bebas banjir sangat tidak mungkin," tambahnya.
Dia mengatkan hal yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta adalah mengurangi risiko dan wilayah terdampak banjir.
"Maka yang bisa dilakukan itu mengurangi dampak banjir, risiko banjir terlalu banyak," terang Syarief.
"Genangannya dikurangi, cakupan dampaknya dikurangi," sambungnya.
Syarief juga mengomentari bagaimana warga di bantaran kali nampak menikmati banjir di Ibu Kota.
"Persoalannya masyarakat yang tinggal di bantaran kali enggak mungkin enggak banjir, tapi sepertinya masyarakat di bantaran kali menikmati banjir itu," ujarnya.
"Karena itu tidak segampang itu melihat Jakarta bebas banjir."
"Bebas banjir yang daerah-daerahnya tidak berpotensi banjir," imbuhnya.
Menyalahkan Boleh Asal Punya Data
Syarief lalu mengomentari banyaknya tuntutan terhadap Anies yang disalahkan akibat terjadinya musibah banjir di Jakarta.
Ia setuju soal menyalahkan pemerintah, namun harus disertai data dan fakta yang nyata.
"Kalau menyalahkan ya boleh-boleh saja, asal punya data," ucap Syarief.
Syarief menambahkan selama ini banyak tuntutan yang tidak didasarkan fakta nyata.
"Faktanya mengungkapkan tidak seperti itu, pemerintah sudah melakukan upaya-upaya secara sistematis dengan program-program yang ada," paparnya.
Peran pemerintah pusat juga disinggung oleh Syarief, ia menjelaskan pemerintah pusat berwenang mengurus 13 sungai yang melewati wilayah Jakarta.
Syarief lanjut menjelaskan peran masyarakat dalam banjir.
Ia mengakui banyak kekurangan dalam sosialisasi kepada masyarakat soal kesadaran akan lingkungan sekitar.
Namun terlepas dari itu, Syarief tegas mengatakan bahwa masyarakat harus ikut bertanggung jawab merawat lingkungan sekitarnya agar tak terjadi banjir.
"pendekatan struktural dan kultural, ini memang kurang," kata Syarief.
"Misalnya tidak buang sampah sembarangan, kemudian partisipasi untuk memelihara got-got kecil."
"Masa got-got kecil dibebankan ke pemerintah, enggak lah, semua masyarakat harus ikut," tandasnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Vonis Jakarta Mustahil Bebas Banjir, Politisi Gerindra Syarief: Tanah Turun 7 Cm, Letak di Cekungan