Survey Charta Politika: Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin Menang Jauh Di Atas Pasangan Prabowo - Sandiaga Uno

Margin of error-nya ialah 2,19 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Namun, pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin memiliki tingkat keterpilihan yang kurang dalam segmentasi pemilih pegawai negeri sipil ( PNS) dan pegawai desa/kelurahan. Merujuk survei Charta Politica per Desember 2018, sebanyak 40,4 persen PNS mendukung Jokowi-Ma'ruf dan 44,4 persen ke Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Adapun pegawai desa/kelurahan yang memilih Jokowi-Ma'ruf sebesar 30,8 persen dan 53,8 persen mendukung Prabowo-Sandi.

Baca Juga : Ekstra Waspada! Seluruh Daerah di NTT Rawan Gempa dan Tsunami, Ini Penjelasan BMKG

Kompas TV

debat capres cawapres 2019

Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya mengatakan, rendahnya tingkat keterpilihan PNS dan pegawai desa ke Jokowi-Ma'ruf disebabkan adanya sistem pemerintahan Jokowi yang disiplin terhadap mereka.

"Kita akui pemberantasan korupsi, e-budgeting, dan kebijakan ketat Jokowi lainnya membuat kalangan PNS atau pegawai desa anti terhadah pemerintah. Sebab, korupsi itu jadi lumbung hidup bagi mereka yang ingin memperkaya diri sendiri," kata Yunarto di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019).

Sejak 2014, menurut Yunarto, Jokowi memang selalu kalah elektabilitasnya dari sisi PNS dan pegawai desa/kelurahan.

"Mungkin sensitivitas mereka bahwa sistem pemerintahan yang ketat ini kemudian menganggu kemapanan yang sudah mereka miliki saat ini," ungkapnya kemudian.

Tak pelak, lanjutnya, fokus perhatian Jokowi terhadap pegawai desa/kelurahan muncul dalam wacananya yang akan menyetarakan penghasilan perangkat desa dengan penghasilan PNS golongan II A.

Menurut Yunarto, wacana Jokowi tersebut sebenarnya punya pengaruh dalam elektabilitas dirinya. Kendati demikian, ada faktor ketidaknyamanan PNS maupun pegawai daerah terhadap sistem pemerintahan yang ketat dan disiplin.

"Tidak bisa kita ukur ketidaknyamanan itu. Dengan adanya perubahan terhadap sistem pemerintahan yang disiplin, mereka merasa terganggu dan berharap adanya perubahan kepemimpinan," tutur dia. (Christoforus Ristianto/Kompas.com)