Suar.ID - Foto sejumlah siswa sekolah dasar (SD) lakukan aksi protes tersebar luas di media sosial.
Mereka menyusun meja-meja sekolah untuk menutup sebuah ruas jalan.
Belakangan diketahui, alasan mereka karena merasa risih dan terganggung dengan aktivitas tambang.
Siswa SD ini tak terima jalan depan sekolahnya dilintasi kendaraan tambang.
Diketahui, aksi protes siswa SD ini terjdi di Puusuli, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Selasa (31/5/2022) kemarin.
Selain itu, penutupan jalan oleh puluhan murid dan masyarakat karena resah jalan di pemukiman mereka rusak dilalui kendaraan operasional tambang tersebut.
Berdasarkan foto yang diterima TribunnewsSultra,com, terlihat para murid masih mengenakan baju sekolah saat menutup jalan di area pertambangan tersebut.
Sementara, beberapa kendaraan operasional tambang sempat terhenti karena aksi para murid SD tersebut.
Salah seorang warga di Desa Puusuli, mengatakan, aksi protes para murid sekolah dasar karena merasa terganggu dengan aktivitas pertambangan selama proses belajar mengajar.
Selain itu, mobil tambang juga merusak jalan menuju sekolah mereka hingga terkadang menghambat para murid yang berangkat ke sekolah.
Siswa SD lakukan protes lantaran terganggu dengan aktivitas tambang
"Mereka terganggu dengan jalan yang dilalui mobil tambang. Karena jalannya perusahaan tambang tepat berada di depan sekolah mereka," kata warga, Rabu (1/6/2022).
Kemudian mobil yang lalu lalang di depan sekolah, membuat bising hingga menggangu aktivitas belajar-mengajar di sekolah tersebut.
Dampak lain yang juga dirasakan para murid dan warga, yakni jalan di desa mereka juga rusak karena adanya aktivitas pertambangan milik perusahaan tambang.
Kemudian, sumber mata air masyarakat juga berdampak dengan aktivitas tambang. Sehingga akses air bersih kini susah didapatkan masyarakat setempat.
"Akibat pertambangan ini, sumber mata air di desa kami keruh dan berlumpur karena galian material di perusaaan tambang," ujar warga.
Untuk itu, warga setempat meminta pemerintah bisa mengatasi masalah ini bahkan menindak pihak perusahaan tambang yang tak mau mendengar keluhan warga.