Suar.ID - Indonesia saat ini sedang dalam konflik dengan China terkait pelanggaran batas teritorial negara di perairan Natuna.
Dikabarkan sebelumnya, Sitjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kembali berhasil mengamankan tiga kapal ikan asing (KIA) asal China di perairan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
Kapal ilegal fishing itu antara lain, KP Orca 03, KP Hiu Macan 01, dan KP Hiu 11.
Saat ini, ketiga kapal tersebut sudah dibawa ke pangkalan PSDKP Pontianak, Kalimantan Barat yang merupakan lokasi terdekat dari Pulau Laut dari pada PSDKP pangkalan Batam, Kepri.
Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran PSDKP pangkalan Batam Muhammad Syamsu Rokhman, melalui sambungan telepon mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan pemantauan.
Bahkan, saat pertama kali nelayan Natuna melaporkan mulai maraknya KIA masuk ke perairan Natuna untuk melakukan pencurian ikan, kapal pengawasan perikanan langsung turun ke lokasi yang dimaksud.
Menanggapi kasus tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto justru dinilai tidak mengambil langkah serius dalam mengatasi konflik tersebut.
Menhan Prabowo membiarkan pelanggaran batas teritorial RI oleh China dengan menyebut China sebagai negara sahabat.
"Kita cool saja, kita santai," ucapnya sembari berlalu saat ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020) seperti dikutip dari Kompas.com.
Ungkapan tersebut ditentang oleh Ketua Divisi PA 212, Damai Hari Lubis yang menyebut Prabowo mengambil langkah yang berbeda dari Jokowi.
Di mana diketahui Jokowi tidak berkenan untuk berkompromi dengan negara yang melakukan pelanggaran batas.
Bahkan, karena perbedaan kebijakan soal Natuna, Damai secara lantang menganjurkan Jokowi untuk mencopot Prabowo sebagai Menhan.
"Sebaiknya Jokowi copot segera Prabowo Subianto sebagai Menhan, gantikan dengan yang sejalan dengan kebijakan beliau sebagai Presiden dan Panglima Tertinggi," ujar Damai.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menanggapi santai soal anggapan bahwa dirinya tidak tegas menghadapi masalah kedaulatan Indonesia di Natuna.
Prabowo mengaku tak mempermasalahkan opini negatif yang diarahkan kepada dirinya.
"Enggak apa-apa (dianggap lembek)," kata Prabowo usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).
"Silakan saja bicara kita kan negara demokrasi orang boleh bicara apa saja," tambah Prabowo.
Prabowo sebelumnya dianggap tak tegas karena meminta semua pihak menyikapi penerobosan kapal China di perairan Natuna dengan santai dan cool.
Setelah kritik yang berdatangan dari berbagai pihak, Prabowo tak berubah sikap.
Ia meminta semua pihak untuk tidak memanas-manasi suasana dan tetap menyikapi penerobosan ini dengan santai.
Sebab, Prabowo menjelaskan bahwa yang dimasuki oleh kapal China bukan merupakan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, bukan wilayah teritorial.
"Jadi kalau wil teritorial itu kedaulatan, itu 12 mil (dari lepas pantai)."
"Lebih dari dari itu adalah ZEE dan kapal manapun boleh masuk keluar," kata Prabowo.
Hanya saja, Prabowo menegaskan tak boleh ada kapal yang menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia.
Jika kapal asing ingin menangkap ikan di wilayah itu, maka harus mendapat izin dari pemerintah RI.
Ia pun menilai bisa saja pemerintah RI dan China melakukan negosiasi.
"Nah ini kan bisa diselesaikan, kita bisa negosiasi dan sebagainya."
"Ya kita cool saja selalu saya katakan," kata Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Salah satu kritik terhadap Prabowo datang dari Partai Keadilan Sejahtera, partai yang mengusung Prabowo di pilpres 2014 dan 2019 lalu.
Presiden PKS Sohibul Iman menilai pernyataan Prabowo soal masalah Natuna tidak tegas.
Sohibul meminta, Prabowo menyikapi konflik Natuna sesuai pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang tegas menyatakan memperketat penjagaan dan menolak klaim China atas perairan Natuna.
"Ikuti saja seperti yang disampaikan ibu Retno."
"Jelas, ibu Retno pesannya jelas, diksi yang dipakai juga bagus. Jadi kalau diksinya dia sahabat, jangan dibesar-besarkan, itu ga ada ketegasan sama sekali, walau kemudian alasan ini adalah bagian dari diplomasi," ujar Prabowo.