Suar.ID -Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkanperihalkegagalannya menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2019 lalu.
Sebelumnya, Setelah dua kali diberi harapan palsu (PHP) oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Presiden, Prof. Mahfud MD akhirnya ditunjuk jadi menteri.
Tak main-main, dia ditunjuk sebagai menteri koordinator yang membawahi beberapa kementerian dan lembaga.
Dua kali sudah, pria Madura itu di-PHP oleh Jokowi.
Pertama pada 2014 silam, ketika dia disebut-sebut akan dipilih Jokowi sebagai calon Wakil Presiden.
Namanya sempat diusung PKB, tapi dukungan tersebut akhirnya kandas di tengah jalan-Jokowi lebih memilih Jusuf Kalla.
Lalu untuk Pilpres 2019, Mahfud lagi-lagi terkena PHP.
Dia mengaku mendapat tawaran, bahkan sudah bersiap-siap, dan sudah berkomunikasi dengan Mensesneg (Menteri Sekretariat Negara) Pratikno.
Mahfud bahkan dikabarkan sudah menyiapkan kemeja putih.
Namun di tengah jalan, harapan itu pupus kembali.
Presiden Jokowi lebih memilih KH. Ma'ruf Amin untuk mendampinginya di Pemilu Presiden 2019 lalu.
Tapi kini Mahfud benar-benar telah menjadi menteri.
Jabatan yang ia emban kini adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) dalam kabinet baru Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Kabinet Indonesia Maju.
Rupanya, Mahfud MD menjadi orang sipil pertama yang menjabat Menko Polhukam dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia!
Hal tersebut disampaikan Mahfud ketika serah terima jabatan dengan Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (23/10/2019).
Melansir dari Kompas.com, Mahfud mengaku baru mengetahui hal tersebut setelah mendapat pesan dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM. Hendropriyono sehari sebelum dilantik.
"Tadi malam saya dapat pesan dari Jenderal Hendropriyono. Begini bunyinya, 'Saya sangat bangga Adinda Mahfud MD itu adalah orang sipil murni pertama yang menjadi Menko Polhukam di dalam sejarah Republik Indonesia," ujar Mahfud mengulang pesan yang diterimanya.
"Saya baru tahu tadi malam bahwa saya orang pertama, dari Pak Hendropriyono, bahwa saya orang sipil pertama yang memimpin kementerian ini," kata Mahfud.
Menjadi orang sipil pertama yang menjabat sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku sangat bersyukur karena sebelumnya sudah mempunyai bekal menjadi Menteri Pertahanan.
Dalam kesempatan itu, Mahfud menerima buku-buku yang berisi tugas Kemenko Polhukam dari Wiranto dan berjanji akan membaca buku tersebut.
Baca Juga: Lihat Ani Yudhoyono Tampak Sehat, Mahfud MD Teringat Firasat Jawa: Sang Ibu Negara Akan Segera Pergi
"Saya akan baca ini semua, lalu kita saling mencocokkan ritme ke mana kita melihat pandangan, persepsi, keinginan dan potensi yang Bapak (Wiranto) miliki untuk melakukan tugas dengan apa yang saya pikirkan," kata dia.
"Setelah mendengar dan membaca, saya kira minggu ini harus selesai sehingga ada gambaran apa. Saya gembira karena pokoknya sudah disampaikan Pak Wiranto. Saya ingat betul karena yang dikatakannya bagus dan pointer-nya sudah disampaikan Pak Jokowi," lanjut Mahfud.
Mahfud juga berterima kasih kepada Wiranto dan berjanji akan melanjutkan tugas-tugas yang ditinggalkan Wiranto.
Fakta Dibalik Gagalnya Mahfud MD Menjadi Calon Wakil Presiden Jokowi
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkanperihalkegagalannya menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2019 lalu.
Berdasarkaninformasi yang diperoleh dari Kompas.com, ada salah satu partai politik yang menolak Mahfud mendampingi Presiden Joko Widodo.
"Perlu saya klarifikasi. Saya memang mendengar dari Bang Akbar Tandjung, katanya memang Golkar termasuk yang menolak saya jadi wapres, karena dulu (dibilang) saya ikut Gus Dur (Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid) mau membubarkan Golkar. (Tapi) saya bantah," kata Mahfud dalam wawancara khusus dengan Kompas.com di Kantor Kemenko Polhukam, pada 5 Desember lalu.
Menurut Mahfud, di dalam buku yang diterbitkan pada 2003, ia justru menjadi pihak yang paling keras menolak rencana Gus Dur mengeluarkan dekrit untuk membubarkan Golkar.
Ia menilai, kondisi Gus Dur berbeda dengan Presiden Soekarno saat hendak membubarkan parpol.
Ketika itu, Bung Karno mendapat dukungan penuh dari tentara dan polisi, namun tidak demikian dengan Gus Dur.
"Bahkan, ketika Gus Dur keluarkan dekrit itu, saya di Surabaya. Saya tetap bilang, 'Jangan keluarkan'. Itu ada bukunya. Jadi, bukan saya baru bilang sekarang," ungkap Mahfud.
"Jadi kalau dibilang orang Golkar menolak saya karena dekrit itu alasannya, tidak juga, karena saya tidak setuju dekrit itu. Tapi begitu dekrit keluar, karena saya menteri, ya saya bela dong Gus Dur," imbuh dia.
Meski demikian, Mahfud menegaskan, saat ini persoalan perbedaan pandangan dengan parpol itu sudah selesai.
"Oh, sekarang sudah selesai. Semua partai dengan saya selesai, ndak ada masalah," tandasnya.
Setelah gagal menjadi cawapres, Mahfud sempat mendengar dirinya akan diminta oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Jaksa Agung.(Kompas.com)