Suar.ID - Sosok ini pernah menulis sebuah buku berjudul "Aku Bangga Jadi Anak PKI".
Ayahnya sempat diketahui memiliki riwayat sebagai anggota Biro Khusus PKI.
Namun dengan memiliki latar belakang tersebut, sosok ini tidak menutup-nutupinya.
Beberapa waktu lalu cuplikan videonyayang menampilkan kritik terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit Indonesia menjadi viral di media sosial, khususnya Twitter.
Ya dia adalah Ribka Tjitraning Proletariyati, anggota DPR dari fraksi PDI-Perjuangan.
Video viral yang menampilkan kritik Ribka salah satunya diunggah oleh akun Twitter @zakwannur, pada Kamis (7/11/2019) kemarin.
Hingga tulisan ini dibuat, video tersebut telah mendapatkan 17 ribu reetweet dan disukai lebih dari 21 ribu pengguna Twitter.
yang milih ibu ini pasti senang.Ribka Tjiptaning Proletariyati pic.twitter.com/Y2kjwdqkWgCuplikan video berdurasi 2 menit 20 detik tersebut sebelumnya telah diunggah secara lengkap pada akun YouTube DPR RI pada Rabu (6/11/2019).— ˗ˏˋ Bakwan ˎˊ˗ (@zakwannur) 7 November 2019
Dalam video tersebut, Ribka menyampaikan beberapa kritik keras, terutama terkait perbedaan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dialami masyarakat Indonesia.
Dalam versi lengkapnya, kritik tersebut disampaikan saat Rapat Kerja antara Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan dan RDP dengan DJSN, BPJS Kesehatan, dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan yang membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Cuplikan video penyampaian kritik Ribka di rapat tersebut-lah yang kemudian menjadi viral di media sosial.
Selain merupakan penulis buku berjudul 'Aku Bangga Jadi Anak PKI' yang pernah menuai kontroversi itu, siapa Ribka Tjiptaning ini?
1. Putri keluarga ningrat
Ia terlahir dari keluarga ningrat Jawa dan merupakan anak ke tiga dari lima orang saudara (sekandung).
Ayahnya bernama Raden Mas Soeripto Tjondro Saputro yang merupakan anggota Biro Khusus PKI, seorang keturunan Kasunan Solo (Pakubowono) dan pemilik sebuah pabrik paku di Solo.
Sedangkan Ibunya dari keturunan Kasultanan Kraton Yogyakarta bernama Bandoro Raden Ayu Lastri Suyati.
Sewaktu kecil, Ribka yang dilahirkan di Solo, Jawa Tengah 1 Juni 1959, hidup dalam keadaan yang serba kecukupan karena ayahnya seorang konglomerat yang memiliki lima pabrik besar pada saat itu.
Peristiwa Gerakan 30 September 1965 telah mengubah jalan hidup keluarga yang sangat dicintainya.
Ribka Tjiptaning yang masih duduk di TK harus menyaksikan awal-awal kejatuhan keluarganya, di mana Ayah yang dikaguminya tidak pernah lagi pulang ke rumah, sedangkan Ibu yang disayanginya dibawa oleh tentara.
Ribka sendiri merupakan anak ketiga dari lima bersaudara.
2. Lulusan Fakultas Kedokteran
Menyampaikan tentang kritik untuk dunia kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem kelas di Indonesia, rupanya Ribka akrab dengan dunia tersebut.
Ia merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia.
Ia menempuh pendidikannya dari tahun 1978 sampai dengan tahun 1990.
Setelah lulus dan menjadi seorang dokter, ia pun membuka sebuah klinik kesehatan di kawasan Cildug, Tangerang.
3. Anggota PDI-Perjuangan sejak 1992
Dengan bergabungnya Ribka dalam komisi IX DPR RI periode 2019-2024, artinya menjadi ketiga kalinya bagi perempuan yang satu ini duduk di Senayan.
Sebelumnya, ia juga berhasil duduk di senayan pada 2004 dan 2009.
Bahkan, pada periode 2009-2014, ia menjabat sebagai ketia komisi yang sama dengan kedudukannya sekarang.
Sementara itu, ia telah bergabung sebagai anggota PDI-Perjuangan sejak 1992.
4. Sering melempar kritik terhadap kinerja pemerintah
Bukan sekali ini Ribka menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah.
Pada 2015, ia pernah menyampaikan penilaiannya yang menyatakan bahwa belum ada menteri yang dapat menerjemahkan konsep yang dibawa oleh Jokowi ke dalam pemerintahan.
Selain itu, ia juga pernah mengatakan bahwa para menteri Jokowi memiliki koordinasi yang kurang dalam menyusun Peraturan Pemerintah (PP).
Saat itu, peraturan yang disoroti adalah kebijakan baru tentang Jaminan Hari Tua (JHT).
Kebijakan tersebut berkaitan dengan kebijakan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa JHT baru dapat dicairkan apabila karyawan telah menjalani masa kerja selama 10 tahun.
Padahal, dalam aturan sebelumnya, masa kerja yang dipersyaratkan adalah 5 tahun.
Selain JHT, di 2015 Ribka juga mengritik BPJS Kesehatan.
Menurut Ribka, pemerintah harus fokus pada Program Indonesia Sehat.
Sebab, ia menilai masih banyak rumah sakit yang belum mau bekerja sama dengan BPJS.
Februari 2018, Ribka juga pernah melontarkan kritik kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas ketimpangan tindakan terhadap pelaku penjual kosmetik murah kelas kecil dan kelas besar.
5. Pernah dapat petisi daring yang menolaknya menjadi calon Menteri Kesehatan
Saat menjabat sebagai Ketua Komisi IX DPR RI periode 2009-2014, Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang kemudian disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pun menjadi pembicaraan.
Pasalnya, salah satu ayat yang mengatur tembakau sebagai zat adiktif hilang.
Akibat kasus tersebut, Ribka pun dilarang memimpin rapat panitia khusus dan panitia kerja oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat.
Ribka juga sempat dihadapkan pada petisi daring yang menolaknya menjadi calon Menteri Kesehatan.
Adapun alasan penolakan tersebut selain karena kasus hilangnya ayat tembakau dalam RUU Kesehatan yang disahkan, Ribka diduga terlibat dalam kasus intervensi obat infus.
Dalam kasus tersebut, ada anjuran kepada Kementerian Kesehatan untuk menghentikan penggunaan infus dari pabrik tertentu dan menggantinya dengan produk pabrik lain.
Baca Juga: Akhirnya Ngaku Juga, Begini Jawaban Vanessa Angel saat Sering Ditanya Sejam Berapa
6. Namanya terseret kasus ujaran kebencian
Pada 2018, namanya terseret dalam kasus ujaran kebencian oleh Alfian Tanjung karena menuding 85 persen kader PDIP adalah PKI.
Alfian menyatakan bahwa pernyataannya bersumber dari ucapan Ribka bahwa 20 juta orang Indonesia adalah kader PKI.
7. Penah mengusulkan ide 'Rumah Sakit Tanpa Kelas' tapi tak dapat izin
Dalam kritik yang disampaikannya dalam video viral, Ribka menyinggung tentang perbedaan pelayanan antara pasien BPJS kelas 3 dan pasien VIP.
Ia menyebutnya sebagai 'diskriminasi senyum', yaitu kondisi saat pasien kelas 3 mendapatkan pelayanan yang 'kurang ramah', sebaliknya pasien VIP mendapatkan pelayanan yang sangat ramah dan murah senyum.
"Makannya saya pernah mengidekan rumah sakit tanpa kelas, tapi tidak dikasih ijin,"
"Istilah sosialis, komunis, apa lah, ga tau lah. Padahal itu yang sesuai Pancasila"
"Tapi kan ngga dapet ijin gimana," ungkapnya.
Dalam video tersebut juga terdengar candaan salah satu peserta rapat yang menyinggung tentang gagalnya Ribka menjadi Menteri Kesehatan.
"makanya saya pernah mengidekan: Rumah Sakit Tanpa Kelas.tapi gak dikasih izin, istilah komunis sosialis apa lah, ga tau lah. Padahal itu yang bener sesuai Pancasila"Ribka Tjiptaning Proletariyati pic.twitter.com/bofOdgFxWOBaca Juga: BERITA TERPOPULER: Baru Seminggu Jadi Rektor Termuda Sudah Bikin Heboh hingga Kanal YouTube Calon Sarjana Nyolong Konten Youtuber Luar— ˗ˏˋ Bakwan ˎˊ˗ (@zakwannur) 8 November 2019