Suar.ID -Presiden Joko Widodo meminta para menteri untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh pelosok tanah air memanfaatkan sistem teknologi informasi.
Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, memimpin rapat terbatas bidang pembangunan manusia dan kebudayaan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Diberitakan oleh Harian Kompas pada Jumat (1/11/2019), hadir sejumlah menteri di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, dan Menteri Agama, Fachrul Razi.
Dalam pidato pembukaannya, Presiden mengingatkan bahwa Indonesia ingin naik kelas dari negara berpendapatan menengah ke negara berpendapatan tinggi alias negara maju.
Seperti yang disebutkan dalam pidato pelantikan, 20 Oktober, cita-cita itu diharapkan tercapai pada 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka.
"Indonesia ingin naik kelas dari negara berpendapatan menengah ke negara berpendapatan tinggi alias negara maju."
Untuk mencapai cita-cita itu, menurut Presiden, sangat memungkinkan.
Alasannya, Indonesia memiliki potensi yang cukup, yakni pasar yang besar dan sumber daya alam yang beragam dan berlimpah.
"Tapi kunci utama dari lompatan yang ingin kita raih adalah pembangunan sumber daya manusia,"kata Presiden.
Teknologi digital
Brigadir Kepala Bastian Tuhuteru bersama anak-anak di Dusun Walapau, Desa Wamlama, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Anggota Polri itu mengajar anak-anak di kampung yang belum tersentuh akses pendidikan itu.
Untuk itu, Presiden meminta para menteri agar memanfaatkan teknologi digital guna memperluas, mempercepat, dan mempermudah akses pelayanan di bidang pendidikan maupun kesehatan.
Ia meminta semua kementerian mendukung reformasi besar-besaran yang akan dilakukan.
"Saya minta agar kita semuanya mendukung reformasi besar-besaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama."
"Saya yakin menterinya sudah paham dan menkonya juga sudah berpengalaman di situ. Jadi nggak ada yang ingin saya jelaskan."
"Hanya saya ingin titip, manfaatkan teknologi untuk percepatan kualitas pendidikan yang merata dan efisien," kata Presiden.
Baca Juga: Resmi Jadi Salah Satu Menteri Jokowi, Nadiem Makarim Tinggalkan Jabatan CEO Gojek
Kepada Nadiem, Presiden mengingatkan untuk melihat Indonesia secara utuh, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangsa sampai Pulau Rote.
Total terdapat sekitar 17.000 pulau yang diadministrasikan dalam 514 kabupaten dan kota.
Dengan konteks geografis sedemikian rupa, Presiden meminta Nadiem membangun sistem teknologi informasi sebagai infrastruktur pemerataan pendidikan nasional yang berkualitas di seluruh pelosok Tanah Air.
Targetnya, kualitas pendidikan di seluruh Tanah Airkurang lebihdapat mengalami pemerataan, serta proses pembelajaran guru dan murid menjadi semakin mudah.
Presiden meminta Nadiem membangun sistem teknologi informasi sebagai infrastruktur pemerataan pendidikan nasional yang berkualitas di seluruh pelosok Tanah Air.
"Saya juga titip untuk diperbaiki kualitas guru dengan sebuah aplikasi sistem yang mempercepat sehingga peningkatan pemerataan kualitas pendidikan betul-betul dirasakan oleh anak-anak kita, murid-murid kita, pelajar-pelajar kita," kata Presiden.
Kurikulum
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.
Secara paralel, Presiden menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengevaluasi dan menyesuaikan kurikulum secara besar-besaran.
Alasannya, dunia sudah berubah cepat.
"Ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sekarang ini mudah sekali usang. Sehari, dua hari saja, kadang sudah usang karena memang perkembangannya sangat cepat."
"Oleh karena itu, harus di-update, harus di-upgrade. Jangan terlambat. Dan kurikulum pun jangan kaku. Harus fleksibel, sejalan dengan perubahan-perubahan dunia yang kita alami," kata Presiden.
Baca Juga: Terungkap, Nadiem Makarim yang Disebut Jadi Calon Menteri Jokowi Ternyata Cucu Tokoh Kemerdekaan RI
Presiden juga meminta agar kurikulum memperkuat pendidikan etika, budi pekerti, kebencanaan, dan ideologi Pancasila.
Kurikulum juga harus mampu menyiapkan manusia Indonesia yang siap kerja.
"Dan saya ingin memberikan tekanan pada pengembangan sumber daya manusia yang siap bekerja, berwirausaha, dan berkarya."
"Ini harus dilakukan secara sinergis oleh Kemdikbud, Kementerian Agama, dan kementerian-kementerian sektoral," kata Presiden.
Dukungan anggaran, Presiden menambahkan, sebenarnya melimpah.
Persoalannya, selama ini alokasinya belum fokus.
Dengan demikian, mulai 2020 alokasi anggaran harus lebih fokus untuk program yang benar-benar efektif membangun sumber daya manusia.
Menjawab pertanyaan Kompas seusai pertemuan, Muhadjir mengatakan, Presiden menginginkan agar teknologi informasi bisa dimanfaatkan guna mengatasi persoalan pendidikan secara cepat dan luas.
Pendidikan di Indonesia setidaknya mencakup sekitar 51 juta siswa, 4 juta guru, dan 240.000 sekolah.
"Ada beberapa skema masalah yang nanti harus diatasi menggunakan teknologi tersebut. Misalnya tentang pelatihan guru," kata Muhadjir.
Baca Juga: Dirugikan Oleh Sistem Zonasi, 2 Keponakan Mendikbud Gagal Masuk SMA Negeri Meski Berprestasi
Pada tahun ini, Muhadjir menambahkan, digitalisasi sekolah sudah dimulai tahun ini.
Program ini mencakup 36.000 sekolah dengan sekitar 1,7 juta siswa.
Alokasi angarannya mencapai Rp 7 triliun, dari Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmasi dan DAK kinerja.
"Ini akan dijadikan proyek percontohan. Akan kita evaluasi, kalau memang hasilnya bagus, akan kita diseminasi besar-besaran."
"Ini rekomendasi dari saya. Nanti terserah Mendikbud yang lebih menguasai di bidang itu," kata Muhadjir.(Laksana Agung Saputra/Harian Kompas)
Artikel ini telah tayang di Harian Kompas dengan judulJokowi Minta Reformasi Besar-besaran Bidang Pendidikan