Suar.ID - Komjen Idham Azis disahkan sebagai Kapolri baru dalam rapat paripurna DPR, pada Kamis (31/10/2019).
Idham menggantikan posisi Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian yang dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri.
Sebelum ditetapkan sebagai Kapolri, Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tersebut telah mengikuti serangkaian fit and proper test oleh Komisi III DPR.
Dikutip dari Kompas.com, Idham mengaku akan langsung menunjuk Kabareskrim yang baru setelah dilantik Presiden Joko Widodo pada Jumat (1/11/2019).
"Saya akan menunjuk Kabareskrim yang baru untuk segera mempercepat pengungkapan kasus Novel Baswedan," kata Idham saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di hadapan anggota Komisi III, Idham mengaku tak memiliki visi dan misi sebagai Kapolri.
Meski tak punya visi dan misi, Idham membawa tujuh program prioritas yang ingin ia terapkan sebagai Kapolri.
Idham menuturkan, ketujuh prioritas itu merupakan implementasi program "Promoter" atau profesional, modern, dan terpercaya, yang dicanangkan Tito.
"Jika diberikan kepercayaan, amanah mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai kapolri, saya akan melakukan program penguatan Polri yang promoter menuju Indonesia maju, yang diimplementasikan dalam tujuh program prioritas," ujar Idham di ruang Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Selain mempertimbangkan keberlanjutan program Polri sebelumnya, ketujuh program prioritas itu juga disusun dengan memperhatikan sisa masa jabatan Kapolri yang tinggal 14 bulan lagi.
Mantan Kapolri, Tito Karnavian berpesan kepada penerusnya, Idham Azis bahwa memimpin Polri bukanlah pekerjaan mudah.
"Banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Pak Idham. Jadi kapolri enggak gampang," kata Tito usai menghadiri pelantikan Idham sebagai Kapolri, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/11/2019), dikutip dari Kompas.com.
Tito mengatakan, menjabat kapolri tidak mudah karena ada 450 anggota Polri yang harus diurus.
Apalagi, anggota Polri tersebut tersebar di 34 polda, 500 lebih polres, dan hampir 5.000 polsek yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Tito, Idham harus memastikan seluruh anggotanya bisa melaksanakan tugas pokok pemeliharaan kamtibnas sambil mengoptimalkan pelayanan kepada publik.
"Penegakan hukum itu tidak gampang di tengah negara yang sangat pruralistik dan demokrasi yang cenderung bebas," kata dia.
Tito menyebut salah satu yang menjadi tantangan adalah menjaga keamanan Pilkada 2020.
Ada 270 daerah yang akan menggelar pilkada secara serentak.
Ada juga permasalahan terkait kejahatan konvensional, seperti perampokan, begal, kekayaan negara, ilegal loging, ilegal fishing, serta masalah lingkungan.
"Kompleks sekali. Saya merasakan tiga tahun tiga bulan merasa cukup berat," kata dia.
Tito yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pun menyatakan siap bekerja sama dengan Idham, utamanya terkait situasi keamanan di daerah.
"Pasti. Kan saya pembina untuk kepala daerah," ucap Tito.