Rencana Anggaran Pemprov DKI 2020 Ramai Disorot Publik, Begini Komentar Ahok untuk Anies: Over Smart!

Kamis, 31 Oktober 2019 | 17:00
Tribunnews/ Wahyu Aji

Ahok angkat bicara tanggapi komentar Anies Baswedan soal e-budgeting

Suar.ID - Penyusunan anggaran 2020 Pemprov DKI menjadi sorotan publik karena ditemukan banyak kejanggalan.

Detail komponen anggaran yang dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya.

Menanggapi kritikan dari berbagai pihak soal penyusunan anggaran tersebut, Anies malah menyalahkan sistem yang ada.

Baca Juga: Anies Baswedan 'Ngamuk' saat Lihat Anggaran Beli Bolpoin 635 Miliar dan Tinta 407 Miliar, Begini Komentarnya yang Menohok

Seperti anggaran lem aibon Rp 82,8 miliar, menurut Anies, disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

"Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart," ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019) dikutip dari Kompas.com.

Anies mengatakan, jika sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system.

Dengan sistem itu, maka akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah.

"Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ucap Anies.

Baca Juga: Kocak! Akibat Anggarannya di DKI Jakarta Mencapai Rp 82 Miliar, Pencarian Lem Aibon Meledak di Google, Begini Datanya

Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam proses penganggaran harusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.

"Begitu ada masalah, langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

"Itu tinggal dibuat algoritma saja, itemnya itu jenisnya aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu. Harusnya ditolak itu sama sistem," sambungnya.

Namun, karena pengecekan terhadap item-item anggaran masih dilakukan manual, maka tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi.

Anies mengaku tak ingin sistem ini terus berlangsung hingga menjadi warisan gubernur selanjutnya.

Baca Juga: 900 Anak Terinfeksi HIV Gara-gara Seorang Dokter Menyuntik Anak Menggunakan Jarum Bekas dari Tempat Sampah!

Adapun sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Jokowi-Ahok menjabat pada 2012 lalu.

Sistem ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melihat anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta melalui sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta.

Mendengar pernyataan Gubernur Anies Baswedan tersebut, Ahok pun angkat bicara.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut, Gubernur DKI Anies Baswedan terlalu pintar.

Hal itu disampaikan Ahok ketika diwawancarai terkait pernyataan Anies soal e-budgeting Pemprov DKI saat ini yang tidak smart.

"Aku sudah lupa definisi smart seperti apa, karena Pak Anies terlalu over smart," ujar Ahok dikuti dari Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem Aibon, pulpen, dan lainnya.

"Bisa tahu beli apa saja dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua, tidak bisa asal masukkan," kata dia.

Sistem e-budgeting yang dia terapkan, lanjut Ahok, juga bisa mengetahui orang-orang yang memasukkan anggaran yang dinaikkan (mark up).

"Kan sistem sudah di-input harga satuan barangnya, kecuali harga satuan semua diubah," pungkas Ahok.

Baca Juga: Pelaku Pembunuhan PNS Kementrian PU Ternyata Sempat Foya-foya dengan Sewa Dua Wanita di Tempat Karaoke, Habiskan Biaya Jutaan dalam Satu Malam!

Tag

Editor : Adrie P. Saputra

Sumber Kompas.com