Panas Dingin, Hotman Paris Mengaku Pusing Soal Rencana Ibu Kota Negara yang Akan Pindah ke Kalimantan Timur, Memang Kenapa?

Suar.ID - Pengacara Kondang Hotman Paris mengaku pusing soal rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.Ternyata Hotman Paris mengaku khawatir dengan nasib ratusan properti miliknya di Jakarta.

Hal itu diungkapkan Hotman Paris melalui akun Instagramnya pada Senin (24/1/2022).

Baca Juga: Venna Melinda Akan Segera Menikah dengan Ferry Irawan, Verrell Bramasta Malah Kaget: Tau-tau Aku Lihat di Berita Mau Nikah

Hotman Paris, melalui akun Instagram miliknya (@hotmanparisofficial) menuliskan keluh kesahnya:"Ibukota negara akan pindah, pusing akuu!"

"Ratusan propertyku nasibnya bagaimana, apakah harga akan jatuh?

"Jantungan menunggu 2024," tulis Hotman Paris.

Baca Juga: Padahal Sudah Tewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Akhirnya Terbongkar Alasan Tubagus Joddy tak Dituntut Haji Faisal

Kolase foto instagram@hotmanparisofficial

Hotman Paris terlihat semakin kurus

Seperti yang diketahui, pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur hampir dipastikan menjadi kenyataan.

Hal ini menyusul telah disetujuinya Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara menjadi Undang-undang (UU) IKN dalam sidang paripurna DPD, Selasa (18/1/2022).

Presiden Joko Widodo juga telah menentukan nama untuk IKN baru yakni Nusantara.

Pemilihan nama tersebut telah melalui berbagai pertimbangan dari ahli bahasa dan sejarah.

Nantinya, seiring perpindahan ibu kota, sejumlah kementerian yang saat ini masih berlokasi di Jakarta akan ikut pindah ke ibu kota yang baru.

Ada empat kementerian yang terlebih dahulu ikut pindah ke ibu kota baru.

Baca Juga: Bantah Tudingan Operasi Plastik! Saingan Gisel di Indonesian Idol Ini Sempat Hilang Bak Ditelan Bumi, Kini Bawa Kabar Mengejutkan ke Publik!

Instagram@hotmanparisofficial

Hotman Paris sempat dibayang-bayangi kematian

Keempatnya yakni yakni Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan.