Korea Utara tidak segera bereaksi terhadap laporan itu, tetapi sebelumnya menyebut kritik atas hak asasi manusia yang dituduhkan kepada negara dianggap sebagai "rencana untuk menggulingkan" rezim.
Wanita lain, mengenang salah satu malam pertamanya di tahanan pada tahun 2010 ketika dia diperkosa oleh seorang petugas.
"Dia mengancam bahwa saya akan dipermalukan jika saya menolaknya."
"Dia bahkan mengatakan kepada saya bahwa dia dapat membantu saya untuk bebas lebih cepat jika saya melakukan apa yang dia katakan," katanya.
Mengumpulkan informasi di Korea Utara yang terisolasi sangat sulit.
Kurangnya akses ke negara itu membatasi kemampuanPBB untuk memverifikasi akun yang diwawancarai.
Daniel Collinge, seorang pejabat hak asasi manusia PBB yang ikut menulis laporan itu, mengatakan proyek itu bertujuan untuk menekan Pyongyang memperbaiki situasi.
Dia mendesak negara-negara lain untuk tidak mendeportasi para pembelot yang mempertaruhkan hidup merekademi mencapai kebebasan dan kemakmuran.
Pemerintah Korea Selatan Moon Jae-in, yang berusaha meningkatkan hubungan dengan Korea Utara, baru-baru ini mendapat kecaman setelah mencabut lisensi kelompok pembelot dan melarang kampanye mereka untuk mengirim selebaran propaganda anti-Pyongyang melintasi perbatasan. (Adrie P. Saputra/Suar.ID)