Padahal sudah Dianggarkan Rp 4 Miliar untuk Beli 6 Pengeras Suara, Anies Baswedan: Warga Keliling Bawa Toa Beritahu Peringatan Banjir

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah angkat bicara soal pembelian enam set pengeras suara untuk memperkuat sistem peringatan dini bencana senilai Rp 4 miliar.

Menurutnya, pengadaan pengeras suara tersebut merupakan tanggung jawab dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait atau dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

Instagram Info Jakarta

Baca Juga: Rumah dan Toko Sembako Rugi Sampai Rp 100 Juta, Suminem Gugat Anies Baswedan: Saya Minta Uang Saja Kalau Tempat Tidur Entar Banjir Lagi

"Kalau isi kegiatan itu menjadi wewenang dan tanggung jawab SKPD. 'Kamu perlu apa? Ada apa?mereka yang tanggung jawab," ucapnya, Kamis (16/1/2020).

Saefullah pun menyebut, pihaknya tidak bisa mengintervensi apa yang sudah direncanakan oleh BPBD.

Baik itu dari proses penganggaran maupun pengadaan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD.

Baca Juga: Dinilai tak Becus Pimpin Jakarta, Anies Baswedan Bandingkan Banjir Jakarta 2020 dengan yang terjadi saat Kepemimpinan Era Ahok dan Jokowi: Kok cuma Jakarta yang Banjirnya Disorot?

"Proses pengadaan, termasuk nilainya, mark up apa enggak, wajar apa enggak, itu jadi tanggung jawab SKPD," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.

"Kita tidak pernah intervensi, kalau saya intervensi, salah," tambahnya menjelaskan.

Untuk itu, Saefullah pun menyebut, pihaknya mempercayakan pengadaan alat untuk memperkuat sistem peringatan dini bencana di DKI Jakarta kepada BPBD.

"Dia (BPBD) yang merencanakan, dia yang melaksanakan," kata Saefullah.