Awalnya fraksi PSI ini menyoroti anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar hanya untuk pembelian lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.
Tak hanya itu PSI juga menemukan anggaran pembelian bolpoin sebesar Rp 124 miliar di suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Selain itu ada juga anggaran sebesar Rp 121 miliar untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.
Lalu ada juga beberapa unit server dan storage yang dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Wiliam pun juga mempertanyakan tidak transparannya Pemprov DKI Jakarta terhadap publik dengan adanya dana-dana kegiatan yang fantastis.
Ini dikarenakan website apbd.jakarta.go.id kini tidak bisa diakses oleh publik untuk mencari anggaran tahun 2020.
Bahkan ia sempat menyinggung DPRD ini jangan cuma jadi tukang stempel Gubenur.
“Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur,” ujar William.
Di lain pihak, ada pula yang menyebutkan bahwa temuan tersebut ini adalah disinformasi belaka.