Suar.ID -Menko Polhukam Mahfud MD bikin geger.
Dia bilang, ada pergerakan uang mencurigakan hingga 300 triliun di Kementerian Keuangan.
Mahfud juga menyebut adalah lebih dari 460 pegawai di kemterian tersebut yang terlibat dalam pegerakan uang itu.
Masih menurut Mahfud MD, pergerakan uang itu sejak 2009 hingga sekarang.
"Itu tahun 2009 sampai 2023, ada 160 laporan lebih, itu tidak kemajuan informasi," kata Mahfud MD dalam siaran pers yang diunggah oleh Kemenko Polhukam pada Rabu (8/3) kemarin.
"Sudah diakumilasi semua melibatkan 460 orang lebih kementerian itu."
Meski begitu, masih menurut Mahfud MD, banyak laporan yang diproses oleh penegak hukum.
Ada juga yang diproses setelah menjadi kasus besar.
Salah satu yang dicontohkan oleh Mahfud MD adalah kasus yang melibatkan mantanDirektur Pemeriksaan dan Penagihan (DP2) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji atau eks Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo.
"DuluAngin Prayitno. Enggak ada yang tahu sampai ratusan miliar, diungkap oleh KPK, baru dibuka," kata Mahfud.
"Nah itu, itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem."
Mahfud mendapatkan laporan adanya pergerakan uang mencurigakan sebesar 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.
Pergerakan uang tersebut sebagian besar di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
"Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, itu yang hari ini," kata Mahfud di Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu.
Mahfud sebagai Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengaku sudah menyerahkan laporan adanya transaksi janggal di Kemenkeu, di luar kasus Rafael Alun Trisambodo.
"Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya enggak sampai triliunan, (hanya) ratusan miliar. Sekarang, hari ini, sudah ditemukan lagi kira-kira Rp 300 triliun. Itu harus dilacak. Dan saya sudah sampaikan ke Ibu Sri Mulyani. PPATK juga sudah menyampaikan," ujar Mahfud.