Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dapat tugas baru dari Presiden Jokowi ngurusi minyak goreng. Diprotes politikus PDIP
Suar.ID -Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi (Marko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dapat tugas baru dari Presiden Jokowi.
Tugas itu ternyata berkaitan dengan sengkarut minyak goreng yang hingga sekarang masih belum menemui jalan terang.
Kita tahu, hingga sekarang, harga minyak goreng di pasaran masih tinggi dan stoknya masih langka.
Terutama di beberapa daerah.
Tugas baru yang diberikan Presiden Jokowi kepada Luhut Binsar Panjaitan adalah membantu proses distribusi minyak goreng.
"Presiden memerintahkan saya mengurus minyak goreng," kata Luhut Binsar Panjaitan, dilansir Kompas.com, Selasa (24/5).
"Jadi sejak tiga hari lalu saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng."
Dapat tugas baru dari Presiden Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan tentu berharap dia dan jajarannya bisa membereskannya.
"Kita berharap, tidak terlalu lama menyelesaikan," katanya.
Lebih detailnya, menurut juru bicara Menko Marves Jodi Mahardi, Luhut diminta membantu ketersediaan minyak goreng khususnya di Jawa dan Bali.
Dalam bertugas, Luhut Binsar nanti tidak sendirian.
Pria berdarah Batak itu akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinatornya.
Ada pula lembaga lain seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Satgas Pangan Polri, BPKP, dan Kejagung sebagai pengawasnya.
Dalam pelaksanannya, "Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pascalarangan ekspor ini dan akan terus melakukan paralel meeting terkait itu," kata Jodi.
Nantinya pemerintah bakal menggunakan aplikasi digital untuk melaksanakan pengawasan.
Soal penunjukkan Luhut Binsar Panjaitan untuk mengurusi persoalan minyak goreng, politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus buka suara.
Dia bilang, penunjukkan itu tidaklah tepat.
Menurutnya, Luhut Binsar sudah terlalu banyak pekerjaan sebagai menteri koordinator.
Dia juga menambahkan bahwa persoalan minyak goreng adalah urusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dan jajarannya.
"Penunjukkan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintah dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet," katanya, dilansir Kompas.com.
Deddy juga bilang, penunjukkan Luhut problematik karena dia dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini punya masalah hukum terkait mafia minyak goreng.
Menurutnya, penunjukkan itu justru kontraproduktif dalam menyelesaikan persoalan minyak goreng.
"Saya khawatir, sebentar lagi isu kedekatan Pak Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir di tengah masyarakat," tegasnya.