Suar.ID -Australia punya peran penting terhadap proses lepasnya Timor Leste dari Indonesia.
Bagaimanapun juga, Negeri Kanguru ketika itu adalah pimpinan pasukan penjaga keamanan internasional, INTERFET, yang bertugas di Timor Leste.
Saat itu namanya masih Timor Timur.
Setelah memutuskan referendum pada 1999, Timor Leste resmi terbentuk pada 2002.
Setelah lepas dari Indonesia, urusan Timor Leste dipegang langsung oleh PBB melalui UNTAET.
Sekira 20 tahun yang lalu,INTERFET mendarat di Timor-Leste yang saat itu baru saja melepaskan diri dari Indonesia.
INTERFET terdiri atas sekitar 11 ribu pasukan yang berasal dari 22 negara, dipimpin oleh Australia.
John Howard menyebut intervensi itu sebagai "kemenangan kebijakan luar negeri yang signifikan".
Dia mengatakan, diirinya tidak akan mengubah apa pun mengenai hal itu dan tentara Indonesia menarik diri sepenuhnya pada akhir Oktober.
Tapi nanti dulu, benarkah Australia sebenar-benarnya pahlawan bagi Timor Leste?
Yuk kita mundur sedikit ke belakang.
Pada 30 Agustus 1999, sekitar 78 persen warga Timor Timur memilih merdeka dalam referendum.
Hasil itu mendapatkan respon agresif dari milisi anti-kemerdekaan, mereka menanggapinya dengan kekerasan.
Milisimeruntuhkan kota, membakar bangunan, dan menyerang serta membunuh orang.
Kabarnya, sekitar 1500 warga Timor Timur tewas dalam kekerasan itu.
Puluhan ribu meninggalkan rumah mereka ke gunung-gunung, dan pasukan Indonesia memaksa lebih dari 300.000 orang melewati perbatasan darat ke Timor Barat.
Hal itulah yang membuat dunia internasional mendirikan INTERFET dengan Australia sebagai negara kuncinya.
Pasukan perdamaian ini ditugaskan untuk mengamankan Timor Timur dari milisi yang ngamuk.
Timor Leste latihan militer bersama Amerika Serikat
Tetapi kabarnya keputusan Australia untuk pergi ke Timor-Leste tidak hanya berprinsip ingin mengamankan kedaulatan negara tetangganya yang masih baru.
Dua bulan sebelum Timor Leste benar-benar merdeka,Australia menarik pengakuannya atas yurisdiksi Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan perselisihan batas laut.
Keputusan itumerupakan jenis diskusi yang tepat dan perlu dipersiapkan oleh Timor-Leste terkait cadangan minyak dan gas yang menguntungkan terkubur jauh di dalam Laut Timor.
Bebas dari pandangan adjudicator independen, Australia mengambil pendekatan bullish dalam negosiasi atas kekayaan minyak dan gas multi-miliar dolar Laut Timor.
Negosiasi menghasilkan beberapa perjanjian untuk menggunakan sumber daya, tetapi tidak ada batas permanen.
Australia ingin menghindari adanya batas karena mereka tahu telahmengklaim sumber daya yang bukan haknya untuk diambil.
Namun jika ada batasan, hak pengambilan sumber daya itu akan jatuh secara sah ke tangan Timor-Leste.
Jadi, Australia telah membuat rencana untuk menghindarinya.
Namun, rencana tersebut digagalkan.
Pada 2012, mantan perwira intelijen ASIS yang dikenal sebagai Witness K mengungkapkan bahwa Australia telah menyadap ruang-ruang di Timor-Leste untuk mendapatkan keuntungan dalam negosiasi itu.
Saat adanya renovasi pembangunan yang didanai bantuan, Australia mengirim teknisi untuk memasang alat-alat pendengaran agar Australia mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengubah negosiasi dengan cara mereka.
Timor-Leste kemudian merobek-robek perjanjian "Pengaturan Maritim Tertentu di Laut Timor" (CMATS) dan membawa Australia ke Den Haag untuk konsiliasi.
Langkah itu pada akhirnya akan menarik batas maritim bersejarah yang permanen di tengah Laut Timor, menempatkan hampir semua sumber daya daerah yang sangat berharga di pihak Timor-Leste.
Di depan umum, Australia memuji perjanjian "landmark" tersebut.
Namun, sebenarnyamereka berencana untuk menuntut orang-orang yang mengatakan kebenaran: Witness K dan pengacaranya Bernard Collaery yang kemudian menghadapi dakwaan.
Perdana menteri Timor-Leste saat itu, Mari Alkatiri, menyebut penyadapan itu sebagai "kejahatan", yang ditanggapi oleh Alexander Downer dengan menuduh Timor-Leste menyebut Australia sebagai pengganggu.
Namun sang menteri melakukan kesalahan dengan berkata, "ketika Anda mempertimbangkan semua yang telah kami lakukan untuk Timor Timur."
Bantuan Australia sebelumnya, menurut Downer, melisensikan Australia untuk memperlakukan Timor-Leste seperti yang Australia inginkan setelah pasukan INTERFET pergi.
Hal ini termasuk memaksa persetujuan untuk pencurian minyak yang dilakukan Australia.
Kembali ke Dili
Anggota Interfet di Dili, Timor Timur.
Pada2019 lalu, PM Australia Scott Morrison dan Cosgrove menerima undangan Timor-Leste untuk menyaksikan perayaan hari referendum Timor-Leste (dikabarkan 100 kepala negara diundang).
Mereka disambut dengan hangat di Dili.
Mereka menghargai bantuan INTERFET dan untuk memperkuat peran Australia sebagai donor bantuan asing terbesar di Timor-Leste; serta di atas kertas, tetangga dekat yang ingin melihat Timor-Leste berkembang.
Tetapi Witness K dan Collaery masih terjebak dalam proses hukum yang berlarut-larut dan membingungkan.
Perjanjian perbatasan yang dimenangkan dengan pahit tetap tidak diratifikasi oleh parlemen Australia, dan sampai saat itu, Australia terus memperoleh jutaan dolar per bulan dari Laut Timor yang telah disepakati bukan milik Australia.
Diperkirakan secara konservatif $ 60 juta, jumlah yang Australia ambil melebihi jumlah bantuan asing senilai $ 95,7 juta yang telah Australia janjikan ke Timor-Leste antara 2018 dan 2019.
Pada penandatanganan perjanjian perbatasan pada bulan Maret 2018, Julie Bishop memuji "babak baru" dalam hubungan bilateral.
Dia benar, Australia telah membalik halaman kemuliaan INTERFET dan sekarang hanya menyaksikan kisah menyedihkan mencuri kekayaan, memata-matai teman dan menuntut orang-orang yang berani mengatakan yang sebenarnya.(Pos Kupang)