Suar.ID -Sebelumnya masyarakat Indonesia dibuat heboh dengan ditangkapnya Menteri Juliari P Batubara.
Menteri Sosial Juliari P Batubara ini ditangkap karena dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) untuk penanganan virus Corona.
Kasus ini pun kini memasuki babak baru.
Mantan Menteri Sosial ini kini telah bersatatus sebagai tersangka.
Dilansir Tribunnews.com, disebut KPK, Juliari Batubara ini diduga telah 'menilap' Rp 10 ribu per paket bansos Covid-19 yang nilainya Rp 300 ribu per paket.
Dari Rp 10 ribu per paket ini, total akumulasi dana korupsi yang dinikmati Juliari ini diduga mencapai Rp 17 miliar.
Meski begitu, Masyrakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) memilik perhitungan lain.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman ini menduga fee yang didapat juliari ini lebih dari Rp 10 ribu per paket.
Ia mengatakan bahwa jumlah angka yang dikorupsi Juliari ini mencapai Rp 33 ribu per paket.
”Kalau berapa kira-kira gambarannya per paket yang dikorup, dugaannya dari hitung-hitunganku adalah Rp 28 ribu ditambah Rp 5.000 adalah Rp 33 ribu,” kata Boyamin kepada wartawan, Kamis (10/12).
Ia pun menjelaskan dana yang dianggarkan semula Rp 300 ribu per pakert bansos hingga diduga dikorupsi lebih dari Rp 10 ribu.
Penyidik KPK tunjukkan bukti kasus korupsi bansos Covid-19
Menurutnya, dugaan ini didapatnya dari survei harga barang yang beredar di pasaran.
”Jadi anggaran kan Rp 300 ribu, terus dipotong Rp 15 ribu untuk transpor, Rp 15 ribu untuk tas goody bag. Jadi seakan-akan pemborong mendapatkan Rp 270 ribu.
"Kalau berdasarkan barang yang ada di lapangan yang diterima masyarakat senilai Rp 188 ribu. Jadi artinya dugaan yang dikorupsi adalah 82 ribu," ujar Boyamin.
Ia menyebutkan harga Rp 188 ribu itu didapat setelah menyelidiki isi bansos dengan membeli bantuan yang diterima tetangganya.
Pertama, harga tasnya dibawah Rp 7.000.
Kemudian ada 2 kaleng sarden dengan harga satt Rp 6.000.
"Dan ini pun isinya, adalah lebih banyak air. Jadi, ikannya cuma sedikit, dan sausnya juga sedikit, diisi air paling banyak," tutur Boyamin.
Selanjutnya ada minyak seharga Rp 22.000 dan susu bubuk kotak seharga Rp 44.160.
Sedangkan, beras yang diberikanseharga sekitar Rp 6.000 per kilogram karena kualitasnya yang rendah.
Baca Juga: Dikritik Pakaiannya Terlalu Ketat saat Olahraga, Umi Pipik Berikan Reaksi Tak Terduga Ini
"Paling tidak, ini saya hargai di angka Rp 8.000, jadi Rp80.000," kata dia mencoba menaikkan harga beras tersebut.
Dalam setiap paket sembako ini, masyarakat mendapatkan 10 kilogram beras yang ada kutu-kutu di dalamnya.
Lalu yang terakhir ada satu kaleng biskuit senilai Rp 30.000, sehingga keseluruha bansos ini mencapai 186.160.
Penyidik KPK menunjukkan barang bukti kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19
"Dan ini sudah saya cek di pasar, di pasar slipi, di grosir, ada toko grosir dan juga tetangga yang toko kelontong, ya harganya segitu-gitu," kata dia.
Boyain pun menyebut kalau sebelumnya Menteri Sosial pernah menyatakan kalau barang-barang bansos ini didapat dari pabrik karena mendesak.
"Jadi, harganya mestinya lebih murah karena belinya partai besar," ujarnya.
"Pasti rasanya tidak mungkin kok kemudian karena ini diborong, harus keuntungan dan sebagainya," ucap koordinator MAKI itu
Selain itu, pihak kontraktor utama ternyata melakukan subkontrak ke perusahaan lain.
Ia menduga pengadaan barang dan jasa untuk bansos Covid-19 disubkontrakkan dengan nilai Rp 210.000 per paket sembako.
"Sehingga harganya jadi wajar ketika ini tinggal Rp188 ribuan," kata dia.
Tak sampai disitu saja, Boyamin mengatakan dalam program pengadaan itu pemenang tender boleh mengambil keuntungan maksimal 20 persen.
Menurutnya, 20 perss dari Rp 270 ribu ini adalah Rp 54 ribu.
”Dari selisih tadi, Rp 82 ribu dikurangi Rp 54 ribu.
"Jadi kira-kira yang dikorup adalah per paket Rp 28 ribu, itu untuk barang ya. Untuk goody bag juga ada sekitar Rp 5.000 yang dikorup.
"Karena goody bag itu anggap saja harganya Rp 10 ribu dari Rp 15 (ribu). Jadi 28 ribu ditambah 5.000 sekitar Rp 33 ribu," kata Boyamin.
”Berarti Rp 23 ribu tadi bisa saja untuk bancakan, ada yang ke pejabat, ada yang ke pemborong sendiri. Jadi (pemborong) mengambil untungnya lebih dari 20 persen.
"Karena apa? Selain dugaan untuk bancakan antara pemborong dan pejabat senilai Rp 23 ribu tadi, karena sudah dipotong untuk Mensos Rp 10 ribu," imbuhnya.
Terkait hal ini, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri angkat bicara.
Ali menyebiut KPK akan menelusuri semua data dan informasi dugaan ini.
"Seluruh data dan informasi terkait pengadaan bansos tersebut tentu akan didalami dan digali dari keterangan para saksi yang akan dihadirkan dalam proses penyidikan," kata Ali kepada wartawan, Kamis (10/12).