Suar.ID -Presiden Joko Widodo terlihat murka dengan kinerja menteri-menteri.
Pria Solo, Jawa Tengah, itu bahkan tak segan-segan melakukan perombakan kabinet (reshuffle) di tengah pandemi virus corona alias Covid-19 bila itu diperlukan.
Ancaman itu dia sampaikan dalamSidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6/2020).
Dalam arahan tersebut, Jokowi menyinggung banyak kebijakan yang terhambat hanya karena urusan birokrasi di peraturan.
"Kalau mau Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) lagi, saya buatin Perppu," tegas Joko Widodo, dalam tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, diunggah Minggu (28/6/2020).
"Kalau yang sudah ada belum cukup," tambahnya.
Jokowi menyebutkan dirinya tidak akan segan mempertaruhkan reputasi politiknya jika perlu mengambil langkah itu.
Dia juga meminta agar jajarannya benar-benar bersikap situasi saat ini adalah krisis.
Selain itu, dia mendorong agar langkah kebijakan luar biasa dilakukan jika memang perlu.
"Asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya," ungkap mantan Wali Kota Solo ini.
"Sekali lagi, tolong ini betul-betul dirasakan semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu," lanjut Jokowi.
"Langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan," tambahnya.
Jokowi menyinggung dirinya membuka opsi berbagai langkah politik sampai kebijakan jika memang perlu.
Hal itu ia sampaikan sembari mengingatkan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat.
"Saya membuka entah yang namanya langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan. Akan saya buka," kata Kepala Negara.
"Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara," tegasnya.
Menurut Jokowi, langkah itu bisa saja termasuk membubarkan lembaga tertentu atau merombak jajaran menteri.
Ia mengaku sudah memikirkan banyak kemungkinan yang dapat dilakukan agar penanganan Covid-19 lebih efektif.
"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle," ungkit Jokowi.
"Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perpu yang yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan," tambah mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Menurut Jokowi, opsi itu mungkin saja dilakukan mengingat situasi krisis yang terjadi.
"Karena memang suasana ini harus ada," tegasnya.
Jokowi kemudian membuat gestur mengangkat tangan, yang umumnya diartikan sebagai tanda orang menyerah.
"Kalau suasana ini Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah," kata Jokowi.
"Artinya tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan," tutupnya.
Survei Kepuasan Terhadap Kinerja Jokowi Turun
Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan survei kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurun selama masa pandemi Virus Corona (Covid-19).
Ia memaparkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah pusat saat ini hanya 56 persen dan kepuasan terhadap sosok Jokowi sendiri 66 persen.
Menurut dia, angka tersebut turun cukup jauh dari survei yang diadakan bulan Februari 2020.
Burhanuddin menilai perbedaan angka antara kepuasan terhadap Jokowi dengan pemerintah secara keseluruhan tampak signifikan.
Dilansir TribunWow.com, rincian survei itu ia sampaikan dalam tayangan Kompas TV, Senin (8/6/2020).
"Pertanyaan umum, tapi kita menanyakan variabel lain berkaitan dengan Covid-19," kata Burhanuddin Muhtadi.
Ia memberi contoh kejadian bantuan sosial (bansos) yang diterima tidak tepat sasaran di beberapa daerah.
Kesalahan penerima bansos tersebut terjadi akibat perbedaan data dengan kenyataan di lapangan.
"Misalnya yang kita tanyakan dan itu terlihat betul responsnya sangat negatif adalah bansos," kata Burhanuddin.
"Jadi penyaluran bansos lebih banyak yang mengatakan salah sasaran ketimbang yang tepat sasaran," lanjutnya.
Ia memberi contoh lain yang membuat kepuasan masyarakat semakin menurun.
Sebelumnya terdapat wacana untuk mengizinkan tenaga kerja asing (TKA) bekerja di Indonesia pada masa pandemi Virus Corona.
Seperti diketahui, beberapa negara sudah sangat membatasi akses keluar-masuk batas negaranya untuk mencegah penularan virus.
"Kemudian juga kita tanyakan hal-hal yang berkaitan dengan TKA, misalnya," ungkap Burhanuddin.
"Ada beberapa statement dari menteri yang mengatakan enggak apa-apa tenaga kerja asing masuk di saat pandemi karena SDM kita dianggap kurang berkualitas," lanjutnya.
Dari peristiwa tersebut, Burhanuddin menilai ada perbedaan harapan masyarakat dengan keputusan pemerintah.
"Data kami di bulan Mei 60 persen meminta agar TKA dilarang sama sekali di masa sekarang," katanya.
"Artinya ada perbedaan ekspektasi publik dengan sebagian menteri yang itu sepertinya tidak sesuai dengan harapan publik," jelas Burhanuddin.
Burhanuddin lalu menyinggung pernyataan beberapa menteri pada masa awal pandemi yang dianggap kurang sensitif dengan situasi.
Ia bahkan menyebut beberapa pernyataan para menteri tersebut yang terkesan meremehkan pandemi.
"Termasuk misalnya saat kita bandingkan dengan respons awal saat pandemi, itu banyak statement dari menteri yang menurut saya tidak responsif," papar Burhanuddin.
"Misalnya mengatakan birokrasi di Indonesia terlalu rumit sehingga wabah Virus Corona tidak akan dapat izin masuk ke Indonesia," lanjut dia.
"Kemudian ada juga pernyataan sebagian menteri yang mengatakan lebih baik kita santai saja terkait dengan virus karena virus ini bisa sembuh sendiri," kata Burhanuddin.
Burhanuddin menilai pernyataan para pejabat negara tersebut dapat berpengaruh pada sikap masyarakatnya dalam menghadapi Covid-19 .
"Ada banyak pernyataan meng-underestimate Virus Corona yang kemudian masuk ke dalam alam bawah sadar rakyat," jelasnya.
Ia menambahkan survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintah berkurang dari angka 71 persen menjadi 66 persen. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)
Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Ancam Reshuffle di Tengah Pandemi Corona, Jokowi Angkat Tangan: Kalau Tidak Merasakan Itu, Sudah