Suar.ID -Najwa Shihab membuat surat terbuka untuk para anggota DPR RI di tengah pandemi Covid-19 ini.
Presenter yang dikenal tegas itu mempertanyakan prioritas yang dilakukan anggota DPR saat pemerintah fokus pada penanganan virus corona.
Ia juga menyindir beberapa pembahasan yang dilakukan DPR dan apa saja yang sudah dilakukan untuk penanganan Covid-19 ini.
Mulai dari pembahasan RUU Cipta Kerja, pembelian jamu hingga anggota dewan yang mengenakan alat perlindungan diri (APD).
"Kepada tuan dan puan para anggota DPR yang terhormat Apa kabar hari ini? Sepertinya tak sebaik biasanya? Sama, di sini pun begitu, kita semua memang sedang diuji," kata Najwa Shihab mengawali videonya.
Ia pun menyinggung soal work from home yang sedang dilakukan anggota DPR di masa pendemi ini.
"Hidup memang tak selalu baik kan? seperti kami kami ini tuan dan puan juga mungkin lebih banyak bekerja di rumah. Kalau lihat siaran sidang atau rapat terbuka di gedung DPR sekarang sih kelihatannya banyak kursi yang kosong, eh tapi biasanya juga kosong kan ya?," kata Najwa Shihab dilansir dari Instagram @najwashihab Sabtu (2/5/2020).
Kemudian, Najwa Shihab pun membandingkan kinerja anggota DPR RI dengan parlemen di negara lain.
"Tuan dan puan anggota DPR yang terhormat, saya perhatikan parlemen-parlemen negara lain fokus melawan corona. Tapi rasa-rasanya isu-isu yang keluar dari Senayan belakangan kok kebanyakan tidak terkait corona ya?," sindir wanita yang akrab disapa Nana ini.
Menurut Najwa Shihab, yang dibahas anggota DPR di masa virus corona ini justru malah hal lain.
"Kami malah membaca DPR bersemangat membahas isu-isu lain, contohnya rancangan undang-undang Cipta kerja yang banyak ditolak karena dinilai mementingkan kepentingan investor di atas kebutuhan pekerja," jelasnya.
Padahal, kata Nana, Presiden Jokowi pekan lalu sempat menyatakan, pemerintah dan DPR menunda pembahasan salah satu klaster di rancangan undang-undang itu, yakni klaster Ketenagakerjaan.
"Ini untuk memberi kesempatan menjalani substansi dan mendapat masukan dari banyak pihak. Berpegang pada alasan itu, maka sudah seharusnya klaster lain dalam RUU Cipta kerja pun perlu ditinjau ulang," ungkapnya.
Karena menurut Najwa Shihab, klaster yang lain juga bukan tanpa masalah, terutama dari perspektif lingkungan dan keadilan gender.
"Tidak cukup hanya menunda pembahasan 1 klaster saja," tambahnya.
Kemudian Najwa Shihab juga kembali menyinggung pembahasan soal pembebasan napi koruptor.
"Ada juga RUU lain yang masih nekat mau dibahas, ada RUU KUHP yang tahun lalu diserbu unjuk rasa, lalu RUU Pemasyarakatan. Ada koruptor yang sudah ngebet pengen bebaskah? Apa kabar Pak Yasonna?," sindir Najwa Shihab kepada Menkumham.
Najwa Shihab pun berterus terang, bahwa membahas undang-undang yang yang menyangkut hajat hidup orang banyak di masa seperti sekarang ini terlalu mengundang curiga.
Sebab, banyak orang yang menunda momen penting di hidupnya karena virus corona ini.
"Gara-gara pandemi, yang pada jatuh cinta saja berani menunda nikah Lho. Ini kok DPR buru-buru banget kayak lagi kejar setoran," katanya.
Najwa Shihab pun sepakat bahwa tidak ada undang-undang yang tidak penting, semuanya penting.
"Justru karena undang-undang itu penting, aneh jika pembahasannya diseriusi di waktu seperti sekarang. Saat di mana perhatian dan konsentrasi kita sedang terkuras bertahan hidup di tengah wabah," ucapnya.
Baca Juga: Seorang Ibu Positif Corona di Tangerang Melahirkan, Apakah ASI-nya dapat Menularkan Virus ke Anak?
Apalagi menurut Najwa Shihab, produk hukumnya pun berpotensi cacat bila tidak memenuhi ketentuan, dan rasanya belum ada aturan pembahasan RUU secara virtual.
"Jika ngotot menuntaskan omnibus law, atau RUU KUHP atau RUU Pemasyarakatan, jangan salahkan Jika ada yang menilai DPR tidak menjadikan perang melawan corona sebagai prioritas," kata Najwa Shihab.
Sebab, ia percaya bahwa etiap tindakan dan keputusan di masa krisis mencerminkan skala prioritas.
"Apa memang inikah prioritas wakil-wakil rakyat kami saat ini? Bikin ribut juga jelas tak seharusnya jadi prioritas," sindirnya lagi.
Najwa Shihab kemudian menyoal soal Satgas Covid-19 DPR yang dikabarkan mengimpor jamu ilegal dari Tiongkok secara besar-besaran untuk pasien positif virus corona.
"Satgas kemudian membantah itu, katanya ini diproduksi di Jakarta dan merupakan sumbangan wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco, yang akan dibagikan gratis ke berbagai rumah sakit," ungkapnya.
Namun kemudian dikabarkan juga jamunya mengandung bahan berbahaya dan belum terbukti klinis.
"Satgas lagi-lagi membantah katanya sedang proses mendapatkan izin edar di Badan Pengawasan obat dan makanan. Sedang itu berarti belum kan ya?," kata Nana.
"Tuan dan puan yang terhormat, niat baik pun perlu proses yang baik, proses yang semrawut hanya akan disusul polemik. Sementara sekarang kita sedang banyak-banyaknya menaruh harapan kepada negara," tambahnya.
Najwa Shihab juga mengingatkan bahwa tindak taduk DPR, salah benarnya akan selalu dilihat.
"Makanya sempat ramai juga warganet mengkritik Satgas Covid-19 DPR yang berfoto menggunakan APD saat hendak berkunjung ke rumah sakit darurat Wisma Atlet menyerahkan tunggangan DPR," ungkapnya lagi.
Menurut Najwa Shihab, hal itu dinilai melukai hati masyarakat.
Sebab para tenaga medis sedang benar-benar bertaruh nyawa karena kekurangan APD.
"Tidak ada yang meragukan jumlah sumbangan DPR Kami yakin pasti banyak namanya juga DPR beli ribuan rapid test saja mampu ngeborong Jamu apa lagi. Tapi ini suara hati, kecuali ya kalau yang dipakai anggota DPR itu APD yang lain, alat pelindung dewan. Salam hormat dari kami yang kalian wakili," tutup Najwa Shihab.
Artikel ini telah tayang di tribunnewsbogor.com dengan judul Tanyakan Kinerja DPR di Tengah Pandemi, Najwa Shihab Sindir: Kok Kebanyakan Tidak Terkait Corona Ya?