Presiden Jokowi Berikan Intruksi Terbaru Terkait Wabah Virus Corona, Sebut Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil

Suar.ID -Presiden Jokowi baru saja memberikan intruksi terkait wabah virus corona di Indonesia.

Presiden memerintahkan agar dilakukan pembatasan sosial skala besar (Physical Distancing) dengan lebih tegas.

Intruksi ini disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona melalui telekonferensi pada Senin (30/3).

"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas," kata Presiden.

Baca Juga: Bilik Disinfektan Diyakini dapat Sterilkan Tubuh, Tapi Ternyata Justru Bahayakan Kesehatan, Simak Penjelasannya

Bahkan agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan masyarakat dapat disiplin, maka menurut Presiden perlu adanya kebijakan darurat sipil.

"Sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat, sipil," kata Presiden.

Presiden juga memerintahkan kepada jajaran kabinetnya untuk menyusun aturan pelaksanaan yang jelas terkait kebijakan physical distancing skala besar. Aturan tersebut akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

"Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah," pungkasnya.

Baca Juga: Fakta-Fakta Di Balik Lockdown India, Para Buruh Kesulitan Bertahan Hidup hingga Stok Keperluan Medis Menipis

Daerah-daerah lakukan ''Lockdown''

Sementara, sejumlah wilayah di Indonesia telah memberlakukan karantina wilayah atau local lockdown.

Kebijakan itu diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 dari intensitas pergerakan masyarakat dari satu wilayah terinfeksi ke lokasi lain.

Sejauh ini, ada lima wilayah yang telah memberlakukan kebijakan local lockdown.

Ada pula yang menerapkan karantina lokal secara terbatas.

Baca Juga: Tak Bilang Sang Istri Kalau Beli Mobil Morris Milik Raffi Ahmad Seharaga Rp 1 Miliar, Istri Denny Cagur Kesal: Jangan Ada Dirumah, Mami Nggak Mau!

Papua

Provinsi Papua memutuskan untuk menerapkan kebijakan local lockdown.

Gubernur Papua, Lukas Enembe memutuskan kebijakan lockdown setelah memimpin rapat pada Selasa (23/3/2020).

Sebagai tindak lanjut dari keputusan yang diambil, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X menghentikan operasional khusus untuk penumpang di Bandara Sentani tertanggal 25 Maret.

Bandara sebagai satu di antara pintu masuk utama ke Papua mulai ditutup pada 26 Maret hingga 9 April 2020.

Baca Juga: Ngaku Pernah Nikah 24 Kali, Mantan Kekasih Zaskia Gotik Blak-blakan Cerita Soal Pernikahannya, Ada yang Tak Sampai Sehari: Maghrib Nikah, Pagi Pisahan!

Penutupan Bandara Sentani di wilayah Bumi Cendrawasih itu dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona setelah tiga orang di Papua positif terinfeksi Covid-19.

Sementara itu, PT Angkasa Pura I (Persero) Tbk alias AP I turut menanggapi hal tersebut.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi mengatakan, pihaknya tengah menunggu keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Pasalnya, PT Angkasa Pura selaku pengelola bandara tidak berada dalam wewenang dalam penutupan bandara.

Baca Juga: Gunung Merapi Kembali Erupsi, Muncul Penampakan Wajah Eyang Semar, Netizen Sebut Tanda Akan Berakhirnya Virus Corona: Eyang Semar Sudah Menampakkan Diri, Pagebluk Segera Berakhir

Penutupan bandara berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.

"Prosesnya sedang dipastikan oleh Kemenhub."

"Kita mengikuti apa yang diarahkan," kata Fahmi dalam konferensi video, Sabtu (28/3/2020), dikutip Kompas.com.

Makassar

Sementara itu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, memutuskan untuk memberlakukan karantina parsial.

Baca Juga: Cantiknya Bikin Wanita Tulen Minder, Inilah 5 Transgender Cantik Asal Thailand yang Viral di Media Sosial

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar membuka kemungkinan dilakukan lockdown.

Namun, diputuskan status kota hanya diberlakukan karantina parsial setelah adanya beberapa pertimbangan.

Melansir Kompas.com, hal itu disampaikan Pejabat Walikota Makassar Iqbal Suhaeb dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/3/2020).

Iqbal Suhaeb mengatakan, Pemkot Makassar belum menerapkan kebijakan lockdown untuk menghentikan penyebaran Covid-19 di Makassar.

Baca Juga: Lama Menjanda hingga Jadi Istri ke-4 Pengacara Kondang tapi Cuma Bertahan Sebulan, Artis Five Vi Akhirnya Ungkap Alasannya Trauma Menjalin Hubungan Baru, Pernah Alami KDRT?

Ia menambahkan, penetapan karantina parsial dikarenakan Kota Makassar merupakan ibu kota provinsi

Sehingga, diberlakukannya karantina parsial yang menutup akses pemukiman warga.

"Secara keseluruhan itu tidak mungkin kita lakukan lockdown, mengingat Makassar sebagai ibu kota provinsi, sekaligus kota transit dari barat ke timur, begitu juga sebaliknya."

"Tetapi yang sedang kita rencanakan karantina parsial, yakni menutup akses keluar dan masuk pada pemukiman-pemukiman atau perumahan-perumahan yang teridentifikasi ada warga dengan status PDP atau positif,” paparnya.

Baca Juga: Lama Tak Terdengar Kabarnya Usai Putus dari Roy Kiyoshi, Mantan Istri Komedian Aming Ini Bikin Geger Netizen: Jakun Aku Menghilang

Ciamis

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya juga memutuskan untuk menerapkan karantina lokal terbatas di wilayahnya.

Kebijakan local lockdown diambil karena jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19 di Kabupaten Ciamis yang melonjak dalam tiga hari ini.

"Dalam tiga hari ini begitu luar biasa lonjakan ODP, terutama pemudik ke Ciamis dari zona merah."

"Jumlahnya tercatat 4.200 orang," kata Herdiat melalui siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (29/3/2020), dikutip Kompas.com.

Baca Juga: Rafathar Batuk dan Tak Kunjung Sembuh Sepulang Liburan ke Sejumlah Negara, Putra Raffi Ahmad Diberi Suntik Viamin dan Diambil Sampel Darahnya

Herdiat memberlakukan karantina lokal terbatas setelah menggelar rapat dengan Forkopimda Ciamis di Pendopo Ciamis.

Karantina lokal terbatas ini berlangsung mulai 31 Maret hingga 30 April 2020.

Ia juga berharap wabah corona ini agar segera mereda.

"Dalam satu bulan itu kita akan melihat situasi kondisi, mudah-mudahan tren corona turun," jelas Herdiat.

Baca Juga: Tak Terasa 40 Hari Telah Tinggalkan Istrinya, Mata Sembab BCL Saat Peringatan Meninggalnya Ashraf Sinclair Jadi Sorotan

Lebih lanjut, ia mengatakan, setelah situasi wabah Covid-19 menurun akan mencabut kebijakan ini.

Namun, apabila meningkat akan memperpanjang kebijakan karantina lokal tersebut.

Herdiat menjelaskan, karantina lokal terbatas bukan berarti menutup semua akses masuk dan keluar.

Akan tetapi, ada pengetatan dengan menyiapkan posko pemeriksaan di pintu masuk Ciamis.

Baca Juga: Sempat Hilang Ditelan Bumi, Muncul-muncul Pedangdut Ini Langsung Bikin Heboh, Mengaku Sering Sayat Tangannya sendiri dengan Benda Tajam

Selain itu setiap pendatang juga dilakukan penyemprotan disinfektan.

"Perbatasan akan diperketat oleh tim dari TNI-Polri, ASN dan petugas medis. "

"Setiap kendaraan yang datang akan dicek dan disemprot disinfektan," jelas Herdiat.

Tasikmalaya

Pemerintah Kota Tasikmalaya menerapkan local lockdown.

Baca Juga: Bejat! Oknum Polisi ini Tega Cabuli Mertua Sendiri di Gresik, Berikut ini Beberapa Faktanya, Mulai dari Simpan Banyak Gambar Wanita Lansia Hingga Korban Dicabuli 7 Kali

Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman mengatakan, pihaknya secara tegas mengambil langkah local lockdown setelah ada lima orang warganya positif Covid-19.

Melansir Kompas.com, pemberlakuan local lockdown akan dimulai sejak Selasa 31 Maret 2020.

Walikota Tasikmalaya Budi Budiman.

"Setelah terdapat lima orang positif corona di Kota Tasikmalaya."

"Kami bersama tim gugus tugas akan memberlakukan karantina wilayah atau lockdown lokal."

Baca Juga: Ngaku Menikahi Setan Berumur 300 Tahun, Wanita Ini Sebut Hubungan Intimnya Lebih Memuaskan daripada dengan Manusia

"Dimulai pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 besok," jelas Budi setelah rapat darurat corona di Hotel Santika Tasikmalaya melalui WhatsApp, Sabtu (28/3/2020) siang.

Budi menjelaskan, local lockdown di wilayahnya akan melarang semua sarana transportasi yang masuk ke Kota Tasikmalaya.

Sejak ditetapkan status local lockdown mulai dari angkutan darat, kereta api, hingga transportasi udara akan dilarang masuk.

"Karantina wilayah ini akan melarang berbagai jenis angkutan umum mulai darat, laut, udara, sampai kereta api juga sama dilarang menurunkan penumpang masuk ke Kota Tasikmalaya," paparnya.

Baca Juga: Nekat Masak Daging Segentong untuk Ulang Tahun Kakak Baim Wong padahal Baru Belajar, Paula Verhoeven Dapat Respon Begini dari Iparnya

Kota Tegal

Pemkot Tegal juga menerapkan kebijakan local lockdown demi melindungi warga Tegal dari penyebaran virus corona.

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sekitar 500 unit beton movable concrete barrier (MCB).

Sedangkan, Aparat Sipil Negara (ASN) juga turut menyumbang gajinya untuk kesiapan Kota Tegal jelang isolasi wilayah.

Adapun ratusan beton itu digunakan untuk pembatas jalan yang bertujuan mengisolasi wilayah Tegal.

Baca Juga: Ngebet Ingin Nikah Tahun Ini, Akhirnya Terbongkar Ternyata Wanita yang Sedang Dekat dengan Sule 14 Tahun Lebih Muda dari Sang Komedian

Local lockdown itu akan mulai diterapkan selama empat bulan mulai Senin 30 Maret 2020 hingga 30 Juli 2020.

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Jumat (27/3/2020)

Dedy menuturkan, nantinya ada 49 titik di Kota Tegal yang ditutup akses keluar dan masuk wilayah.

"Kita sudah menyiapkan."

"Sudah dihitung kebutuhannya sedikitnya mencapai 500 beton MCB untuk menutup 49 sampai 50 titik di Kota Tegal," ujar Dedy Yon di Balai Kota Tegal, Jumat (27/3/2020) malam, dikutip Kompas.com.

Baca Juga: Sudah 2 Bulan Enggak Jenguk Suami di Penjara, Artis Doyan Oplas Ini Pede Banget Bilang Didekati Banyak Pria Sejak Kasus Video Ikan Asin

Menurutnya, isolasi wilayah sebagai salah satu langkah efektif untuk memutus rantai penyebaran virus corona di Kota Tegal.

Dedy menambahkan, hal ini dilakukan agar mendorong masyarakat untuk menerapkan social distancing yang diimbau pemerintah.

Seorang warga bersepeda melintasi jalan protokol Kota Tegal yang sudah dibatasi dengan ditutup water barrier, Sabtu (28/3/2020)

"Jalur nasional dan provinsi tetap buka, namun hanya melintas, tak boleh masuk."

"Karantina hanya untuk dalam Kota Tegal, agar masyarakat didorong sadar untuk tidak bisa keluar masuk seenaknya. Ini untuk mengamankan warga Kota Tegal," kata Dedy.

Baca Juga: Muncul Video Mesum yang Disebut-sebut Mirip Dirinya, Begini Reaksi Host Uang Kaget Soraya Rasyid: Kita Sama-sama Punya Kalung Inisial S

Pemkot Tegal juga telah menyiapkan anggaran kebencanaan sebesar Rp 2 miliar.

Selain itu juga akan menerima dana sukarela dari seluruh ASN dan anggota DPRD Kota Tegal.

Dedy menambahkan, ASN akan menyumbang gajinya untuk membantu masyarakat dalam penerapan local lockdown.

"Pas gajian ASN dengan sukarela tanpa paksaan bersama DPRD menghimpun dana gotong royong untuk membantu masyarakat," kata Dedy, dikutip Kompas.com.

Baca Juga: Nekat Nikahi Janda yang 2 Kali Cerai, Sosok Ini Ternyata Bukan Orang Sembarangan, Pernah Kerja Sama dengan Pablo Benua dan Ratna Sarumpaet

Menurutnya, bantuan tersebut untuk warga yang terdampak isolasi wilayah sebagai upaya pencegahan wabah Covid-19.

Dedy berujar, dirinya sudah meminta Dinas Sosial untuk membantu warganya yang membutuhkan.

"Saya sudah instruksikan Dinas Sosial harus segera untuk membantu masyarakat miskin, tidak mampu, atau yang membutuhkan dalam kondisi ini," ungkap Dedy.

Dedy memaparkan, Pemkot Tegal sudah mulai mempersiapkan kesediaan logistik.

Baca Juga: Istrinya Terang-terangan Bilang Lakukan Implan Payudara dan Beberapa Kali Operasi Plastik, Raul Lemos Mengaku Sampai Sekarang Masih Bingung

Dirinya berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Logistik kita sudah koordinasi dengan Bulog untuk pangan tiga sampai 4 bulan," jelasnya.

Baca Juga: Maia Estianty Pusingkan Gaji Karyawan hingga THR, Rugi besar Gara-Gara Virus Corona: Drop 70 Persen

(Taufik Ismail)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Jokowi Instruksikan Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil".