Suar.ID -Pihak hotel tempat penggerebekan PSK yang libatkan Andre Rosiade merasa dirugikan.
Manajemen Hotel Kryad Bumi Minang, Padang, Sumatera Barat pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum.
Penggerebekan prostitusi online tersebut terjadi pada Minggu (26/1/2020) di sebuah hotel berbintang di Padang.
Seorang PSK berinisial N (27) berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.
Selain itu, seorang muncikari berinisial AS (24) juga ikut diamankan.
Peristiwa penggerebekan tersebut menjadi sorotan lantaran melibatkan anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade.
Cara Andre Rosiade membongkar praktek prostitusi dengan menjebak PSK ini menuai kritik.
Pihak manajemen hotel bahkan ikut angkat bicara terkait penggerebekan tersebut.
Pasalnya, pihak menajemen hotel tidak terima dengan kegiatan yang dilakukan oleh politisi Gerindra tersebut.
Manajemen Hotel Kryad Bumi Minang merasa sangat dirugikan dengan aksi penggerebekan PSK online dan muncikarinya pada Minggu (26/1/2020) lalu.
"Kami ini korban, tentu akan ada respons dari kami, dan semuanya kami serahkan ke Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar," kata General Manager Hotel Kryad Bumi Minang, Fadjri yang dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2020).
Fadjri mengatakan, jika PHRI menempuh jalur hukum, pihaknya sudah menyiapkan segala dokumentasi hingga rekaman CCTV untuk membuka tabir kejadian sebenarnya.
Kwitansi pembayaran atas nama Andre Rosiade di hotel lokasi penggerebekan PSK.
"Ini sudah kita siapkan. Tinggal dikeluarkan saja agar semuanya terang benderang," jelas Fadjri.
Menurut Fadjri, pihaknya selalu berkoordinasi dengan manajemen level atas dan PHRI untuk mengikuti perkembangan kasus tersebut.
"PHRI Sumbar yang akan melakukan respons terhadap kasus ini dan kita selalu komunikasi," kata Fadjri.
Dikatakan Fadjri, manajemen hotel masih menunggu langkah yang diambil PHRI dalam kasus tersebut.
Baca Juga: PSK Ini Mendadak Viral karena Videonya Menjilati Toilet Pesawat Meledak di Twitter
"Jadi kita tunggulah dari PHRI. Seandainya manajemen hotel sudah menganggap langkah PHRI sudah cukup kita sudahi juga. Kita kan punya manajemen juga," kata Fadjri.
Sebelumnya, Ketua PHRI Sumbar Maulana Yusran mengatakan, aksi penggerebekan tersebut sudah merugikan dunia perhotelan di Padang dan Sumbar.
Untuk itu, PHRI akan meminta Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemkot Padang untuk menuntaskan kasus tersebut.
"Selain itu karena kita dirugikan tentunya akan menempuh jalur hukum," kata Maulana.
Dalam penggerebekan itu, kata Maulana, polisi maupun pihak Andre yang melakukan aksi itu tidak pernah meminta izin ke manajemen hotel.
"Tidak ada minta izin, padahal hotel memiliki wilayah privacy yang harus dijaga," jelas Maulana.
Selain itu, kata Maulana, pihaknya juga berencana melaporkan Andre ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena telah melakukan tindakan yang merusak nama hotel.(Kompas.com)