Dulu Bilang Banjir Jakarta Lebih Mudah Diatasi jika Jadi Presiden, Sekarang Sosok Ini Bilang Begini, Bawa-bawa Pembebasan Lahan

Kamis, 02 Januari 2020 | 18:00
Kolase Tribun Jakarta dan Kompas.com

Suar.ID -Kala masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, permasalahan kemacetan dan banjir di Jakarta akan mudah teratasi jika dia menjadi presiden.

Menurutnya, seorang presiden akan mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk bekerja sama.

Jokowi menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan bisa menanggulangi kemacetan dan banjir tanpa bantuan daerah lain karena salah satu sumber penyebab terjadinya dua masalah klasik Jakarta tersebut juga berasal dari daerah-daerah penyangganya.

Baca Juga: Jadi Musuh Utama dalam 2 Pemilu Berturut-turut, Sosok Ini Justru Jadi Tamu Pertama Presiden Jokowi di Tahun 2020, Ada Desainer Kondang yang Menemaninya

"Seharusnya lebih mudah (mengatasi kemacetan) karena kebijakan transportasi itu harusnya tidak hanya Jakarta, tapi juga Jabodetabek."

"Itu seperti halnya dengan masalah banjir. Banjir tidak hanya masalah Jakarta, karena 90 persen air yang menggenangi Jakarta itu justru berasal dari atas (Bogor)."

"Semua pengelolaan 13 sungai besar yang ada di Jakarta juga semuanya kewenangan pemerintah pusat," papar Jokowi di Balaikota Jakarta, melansir dari Kompas.com, Senin (24/3/2014).

Jokowi menjamin, seluruh perencanaan transportasi yang telah dicanangkannya selama menjabat sebagai DKI-1 tidak akan terbengkalai jika nantinya ia menjabat sebagai RI-1.

Baca Juga: 2 Pemilu Berturut-turut Jadi Musuh Utama, Sosok Ini Kini Jadi Tamu Pertama Presiden Jokowi di Tahun 2020, Lihat Desainer Kondang yang Menemaninya

Tanggapan Joko Widodo mengenai Banjir Jakarta setelah Menjabat Menjadi Presiden

Banjir yang melanda di sejumlah wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Rabu (1/1/2020) tidak lepas dari hujan ekstrem yang melanda kawasan tersebut sejak Selasa (31/12/2019) hingga Rabu pagi.

Hingga kini, tercatat 16 korban meninggal dunia baik akibat tenggelam, tersengat listrik, hingga hipotermia.

Presiden Joko Widodo menyatakan, selain di daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung, banjir parah juga terjadi di DAS Sungai Krukut, Sungai Cakung dan Sungai Sunter.

Tribun Jakarta
Tribun Jakarta

Baca Juga: Banjir Jakarta, Presiden Jokowi sampai Turun Tangan hingga Anies Baswedan Berikan Instruksi Ini!

Untuk penanganan darurat bersama pihak terkait, telah difungsikan pompa, karung pasir, bronjong dan tanki air agar kawasan dan prasarana publik terdampak dapat segera berfungsi kembali.

Menurut Jokowi, upaya pengendalian banjir di keempat DAS itu telah dilakukan sejak jauh hari.

Namun, upaya itu terkendala sejak 2017 lantaran masalah pembebasan lahan.

“Program Pengendalian Banjir Sungai Ciliwung misalnya, sudah ditangani 16 kilometer dari rencana keseluruhan 33 kilometer,” kata Jokowi melalui akun Instagram resminya, Kamis (2/1/2020).

Baca Juga: Sambut 2020, Presiden Jokowi beri Kado Kepada PNS, TNI dan Pensiunan!

Sementara pada kawasan hulu tengah dibangun Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi.

Saat ini, proses pembebasan lahan telah mencapai 90 persen, sedangkan pembangunan fisiknya mencapai 45 persen.

“Kedua bendungan tersebut direncanakan selesai pada akhir 2020,” kata dia.

Sementara itu, percepatan pelaksanaan Sudetan Sungai Ciliwung dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cipinang, sedang berlanjut.

Kompas.com
Kompas.com

Baca Juga: Sebelumnya Lawan Kini Jadi Kawan, Kini Prabowo Unggah Foto Bersama Jokowi di Penghujung Tahun: Jangan Sampai Ada Perpecahan di Antara Kita

Masyarakat setempat telah menyetujui pemanfaatan lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1.200 meter.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan sudetan, pihaknya melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane telah mengajukan perbaikan penetapan lokasi (penlok) ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada 26 Desember lalu.

Selain di Jakarta, Kementerian PUPR juga akan melakukan pengendalian banjir di wilayah Kota Bekasi dan sebagian Kabupaten Bekasi.

“Kementerian PUPR sudah membuat Perencanaan Pengendalian Banjir Kali Bekasi dimana pada tahun 2020 akan dilakukan value engineering terhadap perencanaan tersebut dan segera ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik konstruksinya,” kata Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (02/01/2020).

Baca Juga: Sosok yang Dia Bela Mati-matian Dulu Kini Jadi Menteri Jokowi, Ahmad Dhani akan Tetap Lakukan Ini kepada Prabowo Subianto

Sebelumnya, Basuki sempat mengecek sejumlah lokasi yang terkena banjir bersama Anies dan Kepala BNPB, Doni Monardo.

Dari pengamatan di lokasi pos curah hujan di Halim, tercatat intensitas hujan mencapai 370 milimeter dengan perkiraan debit Sungai Ciliwung mencapai 500 meter kubik per detik.

Sedangkan, di lokasi pos curah hujan di Cakung intensitas hujan tercatat 300 milimeter.

Bila dibandingkan dengan kriteria intensitas curah hujan BMKG, curah hujan di kedua wilayah tersebut tergolong sangat lebat.

Untuk diketahui, BMKG mengklasifikasi intensitas curah hujan ke dalam empat kategori, yaitu hujan ringan (5-20 milimeter/hari), hujan sedang (20-50 milimeter/hari), hujan lebat (50-100/hari) dan hujan sangat lebat (di atas 100 milimeter/hari).(Kompas.com)

Editor : Ervananto Ekadilla

Sumber : Kompas.com

Baca Lainnya