Suar.ID -Anies Baswedan mengamuk.
Gubernur DKI Jakarta itu geram melihat anggaran belanja alat tulis kantor (ATK) yang diajukan dalam rancangan KUA-PPAS 2020.
Kegeraman itu tampak terdokumentasi di kanal YouTube Pemprov DKI Jakarta, Selasa (29/10/2019).
Kala itu, Anies menampilkan tabel hasil pemetaannya terhadap pos-pos belanja ATK yang kegendutan.
Hasilnya, bolpoin jadi ATK yang paling banyak memakan anggaran dalam rancangan KUA-PPAS 2020.
"Bolpoin Rp635 miliar, Bapak dan Ibu sekalian," ujar Anies dengan nada heran.
Ia kemudian mencontohkan bahwa pengadaan inventaris ATK tak perlu seboros itu.
"Mau contoh? Di ruangan ini saya punya 3 laser pointer. Masih mau belanja lagi?" tanyanya.
"Saya tanya, yang bikin ini siapa? Bapak dan Ibu kirimkan uang itu ke mana?"
"Persis. Kirimkan saja uang itu ke pabrik-pabrik itu. Lalo kita bilang, 'iya kami menghadirkan keadilan sosial'.
Ini baru di ruangan ini nih, belum nanti di kantong-kantong kita semua. Stop doing this," tambahnya dengan nada tegas.
Ia lalu menyoroti usulan pengadaan komponen-komponen ATK lain yang juga tak masuk akal.
Ada anggaran pengadaan kertas F4, A4, dan folio yang totalnya mencapai Rp213 miliar.
Ada pula anggaran pengadaan tinta printer hingga Rp407 miliar serta pita printer Rp43 miliar.
Masih ada juga komponen lain yang tidak masuk akal.
"What is going on, Bapak dan Ibu? Apa yang sedang terjadi ini?" Anies bertanya.
"Stabilo Rp3 miliar, Bapak dan Ibu," katanya lagi.
Ia kemudian membandingkan dengan pengalamannya ketika bekerja di mancanegara.
Alat tulis kantor, kata Anies, merupakan tanggung jawab pribadi karena memang perlengkapan wajib siapa pun pegawai.
Anies tak habis pikir dengan obesitas anggaran belanja ATK yang ia soroti.
"Ini dahsyat, Bapak/Ibu. Penghapus Rp31 miliar, coba. Ini kalkulator, memang tahun ini enggak punya kalkulator gitu, (sampai) kita mau belanja Rp 31 miliar (untuk) kalkulator?" ungkapnya.
Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu mengaku sadar bahwa potensi anggaran irasional macam itu bisa lolos karena tidak disisir secara jeli.
Jika lolos, "dosa" tersebut disumbang secara bersama-sama, termasuk ia sebagai kepala daerah.
"Ujungnya, saya (juga) yang meloloskan. Kita-kita semua ini yang meloloskan.
Anies Baswedan ketika rapat soal anggaran ATK Disdik DKI tahun 2020
Sorotan PSI
Anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya Sarana menyoroti sejumlah anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalami kejanggalan.
Salah satu yang menjadi sorotan PSI ialah anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dalam anggaran Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta lem aibon sebesar Rp 82 Miliar.
Hal itu ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ia mengatakan, sebelum diviralkan oleh PSI, Anies mengaku sudah mengkaji dan mengkritik anak buahnya yang menganggarkan kegiatan dengan anggaran janggal.
Menurut dia, kritikan dari PSI itu sebagai ajak pihaknya cari panggung sebagai anggota fraksi baru.
“Sebelum mereka ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal Pemprov DKI Jakarta).
Saya sudah bicara sebelumnya, dan kita review. Bedanya saya tidak manggung.
Bagi orang-orang baru, (jadi momen untuk) manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi,” ujar Anies ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).
Ia mengaku, tak membuka anggaran-anggaran janggal itu lantaran tak mau cari perhatian publik.
Anies tengah fokus memperbaiki sistem penginputan anggaran.
“Loh kalau saya itu bukan (untuk beratraksi, manggung). Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian.
Jadi saya sering bicarakan. Orang ngomong itu ada tiga pilihan, menyelesaikan masalah, atau memperumit masalah, atau mengaktualisasi diri. Itu tiga pilihan itu kalau bicara.
Nah saya bicara untuk menyelesaikan masalah,” kata Anies.
Ia mengatakan, dirinya pun telah memanggil sejumlah dinas yang mengusulkan anggaran-anggaran yang dilihatnya masih janggal.
“Karena itu saya panggil, saya koreksi satu per satu.
Jadi anda sudah lihat forum (arahan Gub terkait KUA PPAS), cuman bedanya saya memang tidak umumkan,” tuturnya.
Pemprov menganggarkan Rp 82 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor untuk SD Negeri di Jakarta Barat tahun 2020. Hal itu disampaikan anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana dalam akun Instagramnya @willsarana.
Anggaran fantastis
PSI menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS. Mulai dari anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon.
Lalu, PSI juga menemukan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.
Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Setelah viral di media sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menutup website link rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta pada website apbd.jakarta.go.id.
Padahal awalnya website itu bisa dibuka publik. Namun, sejak Selasa (29/10/2019) malam, website itu tidak bisa diakses kembali.