Suar.ID -Persoalan di Papua tak sekadar persoalan rasial seperti yang ramai belakangan ini.
Lebih dari itu, persoalan di Bumi Cenderawasih itu juga meliputi ketidakadilan sosial, ekonomi, pelanggaran HAM berkepanjangan, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pernah menerbitkan buku berjudul Papua Road Map pada akhir 2008 lalu.
Buku adalah manifestasi dari hasil penelitian pemetaan masalah utama yang ada di wilayah yang dulu dikenal sebagai Irian Jaya itu.
Ada beberapa isu utama yang direkam dalam buku tersebut: marjinalisasi, diskriminasi dan pelanggaran HAM sebagai bagian dari banyak isu utama di Papua.
Marjinalisasi dan diskriminasi dialami orang asli Papua, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial-budaya.
Sedangkan, sampai hari ini belum ada masalah pelanggaran HAM yang diselesaikan secara adil, termasuk juga belum berhasil diputusnya siklus kekerasan di Papua yang dilakukan negara.
DI luar itu, apa yang terjadi di Papua saat ini membuat kita rindu dengan sosok yang satu ini: Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Memangnya apa hubungan Gus Dur dengan Papua? Atau tepatnya begini, apa kontribusi Gus Dur terhadap perdamaian di Papua?
Warga melakukan aksi dengan pengawalan prajurut TNI di Bundaran Timika Indah, Mimika, Papua, Rabu (21/8/2019). Aksi tersebut untuk menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang.
Alissa Wahid, putri Gus Dur sekaligus koordinator Jaringan Gusdurian, mengatakan, sebenarnya Presiden RI ke-4 itu punya warisan dalam menyelesaikan persoalan di Papua.
Kata Allisa, Gus Dur selalu mengedepankan dialog dalam menangani masalah di sana.
Dia berharap, pendekatan yang sama juga diterapkan oleh pemerintah saat ini dalam menangani situasi setelah aksi unjuk rasa.
"Teladan ini perlu dicontoh sehingga warga Papua tidak lagi diperlakukan secara diskriminatif, didengar aspirasinya, serta dihargai martabat kemanusiaannya," ujar Alissa melalui keterangan tertulisnya, Selasa (20/8) kemarin.
Semasa hidupnya, Gus Dur memberikan teladan tentang kepedulian akan situasi di Papua.
Dia selalu mengedepankan dialog dengan melibatkan kepala suku dan tokoh agama dengan prinsip partisipatif, tanpa kekerasan dan mengutamakan keadilan.
Allisa memberi contoh langkah Gus Dur untuk mengembalikan nama Papua sebagai nama resmi dan mengizinkan pengibaran bendera bintang kejora sebagai bendera kebangaan dan identitas kultural masyarakat Papua.
Upaya tersebut merupakan bagian dari pendekatan dialog yang dilakukan oleh Gus Dur.
"Gus Dur selalu mengedepankan dialog dan pelibatan tokoh-tokoh non-formal, misalnya kepala suku dan pemimpin agama dengan prinsip partisipatif, non-kekerasan, dan adil," kata Alissa.
Jaringan Gusdurian menyadari sepenuhnya bahwa selama ini Papua sebagai tempat yang memiliki kekayaan alam melimpah justru menjadi kawasan yang tertinggal di Indonesia.
Oleh sebab itu, keadilan dan perlakuan yang tidak setara masih terjadi di Papua hingga sekarang.
Pengibaran bendera Bintang Kejora di Fakfak, Papua Barat.
Dialog yang Setara
Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid itu pun menegaskan bahwa masyarakat Papua harus dihargai martabatnya sebagai sesama warga negara Indonesia.
Ia mengatakan, penyelesaian segala perbedaan harus dilakukan berdasar kesetaraan, keadilan dan kemanusiaan.
"Masyarakat Papua harus dihargai martabatnya sebagai sesama anak bangsa Indonesia yang mempunyai hak yang sama dan setara," tutur dia.
Peneliti LIPI Adriana Elisabeth sependapat.
Ia menyarankan pemerintah membuka dialog yang selama ini tidak pernah dibicarakan bersama masyarakat Papua.
Dialog dapat menjadi alat untuk mempertahankan suasana tetap damai.
"Jadi untuk jangka panjangnya, berdialoglah tentang apa yang selama ini menjadi ketidaksukaan Papua, atau ketidaksukaan non-Papua kepada Papua. Itu kan harus dibicarakan," ujar Adriana.
Tidak dipungkiri, kerusuhan di Manokwari merupakan buntut aksi protes dari persekusi dan diskriminasi yang dialami mahasiswa Papua di Jawa Timur.
Oleh karena itu, Andriana mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati dalam menyampaikan label identitas.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Ini Kamis 22 Agustus 2019, Cancer Sepertinya Harus Cari Hobi Baru Nih!
"Karena isu soal identitas itu sangat sensitif apapun agama, suku dan sebagainya, itu dan ini masih masuk dalam pesan intoleransi."
"Jadi hati-hati kalau tidak dikelola dengan baik, orang akan mudah marah dan mudah tersinggung," kata dia.
Pada Rabu (21/8/2019) terbetik kabar aksi demo akibat kecewa terhadap insiden yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang beberapa waktu lalu yang berujung rusuh meluas di sejumlah wilayah di Papua Barat.
Awalnya aksi berlangsung tertib di Mimika, Papua Barat, Rabu (21/8/2019).
Namun beberapa saat kemudian, massa menjadi beringas.
Massa mulai melempari aparat polisi dan TNI yang mengawal aksi.
Massa juga merusak mobil polisi dan pemadam kebakaran. Bahkan, terlihat seorang petugas kepolisian terluka akibat lemparan batu.
Hingga kini, kerusuhan masih berlangsung di Mimika.
Berdasarkan pantauan jurnalis Kompas.com, Isrul, di lapangan, ribuan demonstran yang berunjuk rasa di halaman gedung DPRD Mimika merusak berbagai fasilitas umum, antara lain gedung DPRD Mimika, bangunan di sekitar gedung DPRD hingga mobil yang berada di jalan.
Suasana depan Asrama Mahasiswa Papua Cendrawasih IV Makassar pasca terjadi aksi saling lempar batu antara mahasiswa dan warga yang tidak dikenal di Jl Lanto Daeng Pasewang, Makassar, Senin (19/8/2019) malam. Serangan ini mengakibatkan kaca asrama tersebut rusak. Hingga saat ini belum ada keterangan
"Selain itu, massa juga memblokade jalan Cendrawasih," kata Isrul via sambungan telepon. Kerusuhan bermula saat massa menggelar unjuk rasa memprotes dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.
Baca Juga: Kematian Mantri Patra Bukan yang Pertama, 3 Marga di Pedalaman Papua Punah Lantaran Penyebab yang Sama
Aksi demo di Fakfak diwarnai pembakaran Pasar Tambaruni dan Kantor Dewan Adat.
Sementara sejumlah jalan raya diblokade.
Sejumlah kios tutup sehingga pusat perekonomian terhenti.
Bahkan, menurut kesesaksian seorang warga, massa sempat mengibarkan bendera Bintang Kejora di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.
Pihak kepolisian setempat mengerahkan personel Brimob untuk memulihkan keamanan di wilayah tersebut.
Kabid Humas Polda Papua Barat AKBP Mathias Krey mengatakan, saat ini Kapolres Fakfak bersama aparat TNI dan Polri sudah berada di lokasi guna mengamankan massa.
"Mudah-mudahan situasi di Fak fak segera kondusif seperti halnya di Manokwari dan Sorong," kata AKBP Krey seperti dikutip dari antaranews.com, Rabu (21/8/2019).
Baca Juga: Sony Tarik Spiderman dari Marvel, #SaveSpiderMan Jadi Trending di Twitter
Krey mengatakan, dari laporan terakhir, kondisi di Fakfak masih terkendali dan berharap masyarakat dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan anarkistis.
Menurut Krey, Kepolisian Daerah Papua Barat akan mengirim personel Brimob ke Fakfak dari Makassar yang jumlahnya sekitar 100 personel.
"Memang kami sudah minta bantuan dan akan segara dikirim personel Brimob dari Makassar," kata dia. (Bayu Dwi Mardana Kusuma/Fotokita)
Artikel ini telah tayang di Fotokita.grid.id dengan judul:Kerusuhan Meluas di Papua Barat, Alasan Inilah yang Bikin Kita Rindu Pada Cara Gus Dur Tangani Akar Masalah Papua